Spread the love

Jakarta. Blok7.id – Sejak Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan, sejumlah kebijakan efisiensi mulai digulirkan.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemangkasan anggaran rapat para pejabat yang dinilai tidak efektif.

Purbaya sebelumnya mengungkapkan, efisiensi tersebut mampu menghemat anggaran hingga Rp60 triliun. Dana itu disebut berasal dari pemotongan berbagai pos rapat yang tidak jelas manfaatnya.

Menariknya, kebijakan tersebut turut dibenarkan oleh anak Purbaya, Yudo Sadewa. Pernyataan Yudo ramai diperbincangkan usai diunggah akun Instagram @folk.hype yang dikutip 27 Desember 2025.

Dalam unggahan itu, Yudo secara terbuka menyinggung praktik korupsi yang menurutnya masih marak di kalangan pejabat.

“Hampir semua pejabat tuh korupsi, hampir, 80 persen pejabat itu pasti korupsi. Maling semua kan disini tuh, karena kalau ga tahu kenapa Indonesia kebijakannya kurang ketat karena itu sebenarnya 80 persen pejabat korupsi,” ujar Yudo.

Ia menegaskan, korupsi tidak selalu berkaitan dengan uang. Menurutnya, penyalahgunaan waktu dan fasilitas juga termasuk bentuk korupsi yang sering terjadi.

“Nggak korupsi tuh nggak cuma uang, bisa aja korupsi waktu atau segala macam. Korupsi fasilitas-fasilitas yang paling kesal tuh gua makannya bapak motong ini, motong anggaran rapat yang gak jelas tuh harus di cut, harus di cut,” tandasnya.

Yudo juga menyoroti anggaran rapat dan perjalanan dinas yang nilainya dinilai tidak masuk akal. Ia menyebut kegiatan tersebut kerap menjadi celah untuk memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan.

“Jadi apa, orang-orang itu banyakan korupsi-korupsi itu dari situ, anggaran rapat, perjalanan dinas, masa sampai miliaran sih. Lu tidur di Oyo aja udah nyaman kali gak usah di hotel bintang lima,” lanjutnya.

Pernyataan Yudo tersebut pun menuai beragam reaksi dari warganet. Banyak yang menyoroti keberaniannya mengkritik praktik pejabat, sekaligus mengaitkannya dengan kebijakan efisiensi yang kini tengah dijalankan Kementerian Keuangan.

error: Content is protected !!