BLORA, Blok7.id – Gelombang kemarahan petani tebu di Blora kini tak lagi terbendung. Aksi besar yang akan digelar 2 April 2026 menjadi penanda bahwa krisis Pabrik Gula GMM telah memasuki titik kritis, bahkan berpotensi meledak menjadi konflik sosial-ekonomi yang lebih luas.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Koordinator lapangan aksi, Wahyuningsih, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari akumulasi kekecewaan panjang terhadap janji yang tak pernah terealisasi.
“Sudah bosan dijanji-janji. Tidak ada action sama sekali,” tegasnya, Minggu (29/3/2026).
Menurutnya, mandeknya operasional pabrik bukan persoalan baru. Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi, bahkan setelah pergantian pimpinan di BULOG.
“Dirut sudah ganti, tapi tetap saja tidak ada perubahan. Kami sudah lebih dari dua tahun menyuarakan ini,” ujarnya.
Harapan musim giling 2026 pun disebut tinggal ilusi. Sejak pabrik berhenti beroperasi pada awal 2025, tidak ada tanda-tanda perbaikan.
“Tidak ada niatan untuk beroperasi. Ini yang membuat petani akhirnya bergerak,” katanya.
Dampaknya brutal. Sekitar 8.000 hektare tebu terancam tidak tertebang, sementara harga diprediksi jatuh bebas tanpa nilai tawar.
“Harga tebu pasti ambyar. Trauma 2025 akan terulang, bahkan lebih parah,” jelasnya.
Ironisnya, di saat Blora terpuruk, pabrik gula di daerah lain justru berjalan normal. Wahyuningsih menyebut kondisi ini sebagai bentuk pembiaran sistemik.
“Hanya di Blora yang dibiarkan mati pelan-pelan jadi rongsokan,” ujarnya.
Upaya penyelesaian sebenarnya telah ditempuh, mulai dari audiensi dengan DPRD hingga dua kali pertemuan di Jakarta. Namun hasilnya nihil.
“Sudah ke mana-mana, tapi tetap saja, janji, omon-omon, zonk,” sindirnya.
Padahal, jika beroperasi normal, pabrik ini mampu menggerakkan ekonomi hingga lebih dari Rp400 miliar per tahun.
“Ini aset Blora. Kalau mati, ekonomi daerah ikut lumpuh,” tegasnya.
Tak berhenti di aksi lokal, petani bahkan mengancam akan membawa gelombang protes ke tingkat nasional jika tuntutan kembali diabaikan.
“Kami siap ngluruk Jakarta,” ujarnya.
Tuntutan mereka jelas: penyelesaian
langsung dari Prabowo Subianto.
“Hanya beliau yang bisa menyelesaikan ini. Kalau tidak, ya omon-omon lagi,” katanya.
Di tengah tekanan yang kian memuncak, suara dari parlemen daerah ikut mengeras. Anggota DPRD Blora, Yuyus Waluyo, secara terbuka mendesak agar pengelolaan PG GMM dialihkan ke PT Perkebunan Nusantara.
Ia menilai, persoalan yang terjadi sudah masuk kategori krisis tata kelola yang serius.
“Ini bukan lagi teknis. Ini krisis kepercayaan publik,” tegasnya.
Menurut Yuyus, akar masalah terletak pada penempatan BULOG yang dinilai tidak memiliki kompetensi dalam industri gula yang kompleks.
“Peran BULOG itu stabilisasi, bukan operator industri gula. Ini butuh ekosistem kuat,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia mendorong restrukturisasi antar-BUMN melalui pengambilalihan oleh PTPN yang dinilai lebih berpengalaman.
“Bagi PTPN, ini sudah makanan sehari-hari,” katanya.
Yuyus juga mengingatkan bahwa dampak krisis ini tidak hanya menghantam petani, tetapi juga karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan secara terselubung, hingga pelaku ekonomi kecil yang bergantung pada aktivitas pabrik.
“Kalau ini dibiarkan, rantai ekonomi di bawah akan lumpuh,” ujarnya.
Di sisi lain, beban petani semakin berat karena banyak yang menggantungkan modal dari pinjaman bank seperti BRI.
“Kalau tebu tidak tertebang, bagaimana mereka bayar utang?” kata Wahyuningsih.
Hingga kini, Ketua APTRI Blora, Sunoto, belum memberikan pernyataan resmi.
Satu hal yang pasti, Blora sedang tidak baik-baik saja. Jika negara terus lambat merespons, krisis PG GMM bukan hanya soal pabrik yang mati, tetapi bisa menjelma menjadi ledakan sosial yang sulit dikendalikan.
(Redaksi/Hans)