Blok7.id – Sebanyak 92 Kantor Cabang Pembantu Layanan Pos Universal (KCP LPU) baru resmi beroperasi di berbagai wilayah terpencil di Indonesia.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kehadiran kantor baru ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk memastikan layanan pos dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjangkau hingga pelosok negeri.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa penambahan KCP LPU merupakan bagian penting dari amanat Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penyaluran BLT bagi jutaan keluarga penerima manfaat.
“Penambahan 92 KCP LPU ini juga kita harapkan bisa segera menjalankan amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bulan Oktober kemarin, Bapak Presiden telah menugaskan bahwa ada 35 juta keluarga penerima manfaat yang diharapkan per akhir November sudah dapat menerima BLT-nya,” jelas Meutya saat peresmian 92 KCP LPU di KCP PosIND Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (9/11/2025).
Dengan tambahan ini, total KCP LPU yang beroperasi di seluruh Indonesia mencapai 2.460 kantor. Tiga provinsi dengan penambahan terbanyak yaitu Nusa Tenggara Timur (14 kantor), Kalimantan Timur (9 kantor), dan Lampung (9 kantor).
Menurut Meutya, kehadiran KCP LPU di daerah diharapkan turut menggerakkan ekonomi lokal.
“Harapannya ekonomi di daerah tersebut bisa tumbuh dan akhirnya kantor pos di wilayah itu bisa mandiri, tidak lagi harus dibantu pemerintah,” ujarnya.
Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menambahkan bahwa program KCP LPU merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga layanan publik tetap hadir hingga ke wilayah paling terpencil.
“Kalau dilihat dari sisi bisnis semata, mungkin PT Pos Indonesia tidak akan mampu membuka kantor di seluruh pelosok. Karena itu, pemerintah hadir melalui Komdigi agar layanan universal ini tetap berjalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haris menjelaskan bahwa PT Pos Indonesia tengah mengembangkan inisiatif ‘KCP LPU Merdeka’ agar kantor-kantor tersebut dapat mandiri secara finansial dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jika pendapatan kantor sudah surplus, statusnya akan diubah menjadi kantor pos konvensional. Dengan begitu, alokasi dananya bisa dipakai untuk membuka layanan baru di daerah lain,” tandasnya.
Peresmian 92 kantor baru ini menjadi langkah strategis Kementerian Komunikasi dan Digital bersama PT Pos Indonesia dalam memperkuat konektivitas layanan publik, mempercepat distribusi bantuan sosial, dan menghadirkan pelayanan pos yang inklusif serta berkeadilan.