BLORA, Blok7.id – Kebijakan kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora ke luar daerah kembali menjadi sorotan tajam masyarakat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kritik keras muncul, menilai kunker ke luar kota hanya menghabiskan anggaran secara boros dan minim dampak nyata bagi kemajuan Blora, menyusul trauma kasus korupsi kunker fiktif di masa lalu.
Sorotan publik ini berpusat pada ‘Anggaran Besar, Manfaat Kabur’ yang tak pernah transparan.
“Anggaran yang dikeluarkan pasti besar, apalagi jika ke luar daerah. Tapi apa manfaatnya bagi rakyat Blora? Hasilnya tidak pernah jelas dan tidak pernah dipublikasikan,” ujar Yuni, tokoh perempuan Blora, Selasa (14/10/2025).
Yuni, bersama warga lain, kini menuntut alokasi anggaran pejabat dialihkan total untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan Kebudayaan.
Hal senada disampaikan Saiful, warga Blora kota, yang mendesak agar anggaran fantastis untuk biaya perjalanan dinas, penginapan, dan uang representasi kunker luar daerah, dialihkan untuk kegiatan yang lebih mendesak di dalam Blora.
Desakan utama masyarakat Blora kini adalah agar wakil rakyat beralih ke kunker blusukan di dalam kabupaten.
Para anggota dewan diminta untuk lebih sering mengunjungi langsung desa-desa, berinteraksi dengan petani, pelaku UMKM, dan melihat langsung kondisi infrastruktur yang memerlukan perbaikan.
”Masih banyak jalan rusak, sekolah yang butuh perhatian, atau masalah kesejahteraan masyarakat di pelosok Blora. Jika anggaran kunker luar kota bisa dipakai untuk membiayai kunker ke desa-desa, hasilnya pasti lebih terasa,” tegas Saiful.
Tanpa adanya transparansi dan hasil konkret dari setiap kunker, stigma buang-buang anggaran, dikhawatirkan akan terus melekat pada kinerja dewan.
Masyarakat Blora kini menanti tindakan nyata dari para pimpinan dan anggota DPRD Blora untuk menunjukkan komitmen mereka dalam memajukan daerah, dimulai dengan mengelola anggaran secara bijak dan tepat sasaran. (Hans)