Blok7.id – Pemerintah menetapkan regulasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan agar program prioritas tersebut dikelola oleh tenaga…
Blok7.id – Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima permohonan restorative justice (RJ) terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.Permohonan RJ ini diajukan oleh Eggi Sudjana dan Damai…
Jakarta,Blok7.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada Laras Faizati (26), terdakwa kasus penghasutan demonstrasi Agustus 2025. Meski dinyatakan bersalah, hakim memerintahkan…
Jakarta. Blok7.id – Kementerian Keuangan bersiap mengambil langkah keras terhadap dugaan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor industri baja. Praktik tersebut disebut tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan banyak…
Jakarta, Blok7.id – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sedang mengalami tekanan hebat di awal tahun 2026. Mata uang Garuda sempat menyentuh level Rp 16.860 per dolar AS…
Blok7.id – Setahun berjalan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyisakan sejumlah catatan. Program yang digagas untuk memperbaiki status gizi anak sekaligus mencegah stunting ini dinilai perlu evaluasi menyeluruh, terutama…
Blok7.id – Beredar unggahan berisi tautan dari akun Facebook “Info Berita Terkini” pada Rabu (7/1/2026). Unggahan tersebut disertai narasi “Silahkan cek dan hak anda sekarang!”. Hingga Jumat (9/1/2026), unggahan ini…
Jakarta. Blok7.id – Kasus pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan kantong plastik di Kabupaten Pandeglang, Banten, menuai sorotan publik. Program yang menyasar kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan…
Jakarta. Blok7.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya angkat bicara soal penetapan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus…
Jakarta. Blok7.id – Pemerintah kembali menekankan pentingnya akuntabilitas pengelolaan zakat dan sumbangan keagamaan. Penegasan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pelaporan…
