BLORA, Blok7.id – Publik Blora kembali disuguhi satu episode baru sinetron kebijakan berjudul ‘Mediasi Humanis ala Elite’. Alurnya rapi, tokohnya lengkap, dan lokasinya megah, yakni Rumah Dinas.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sayangnya, hingga adegan terakhir, penonton justru gagal menemukan inti cerita.
Jumat (19/12/2025), masyarakat dibuat bertanya-tanya, ini damai, tapi damai antara siapa dengan siapa?
Dari video yang beredar luas, Ketua DPC PSI Blora tampil sebagai penengah. Namun perannya terasa seperti pembawa acara yang memperkenalkan konflik tanpa pernah menjelaskan siapa aktor utamanya.
Tidak jelas siapa korban, siapa pelaku, bahkan apa perkaranya. Semua disebut, tapi tak satu pun benar-benar muncul ke permukaan.
Kasus yang disebut-sebut sebagai dugaan salah tangkap ini pun terasa semakin artistik. Dalam praktik hukum, salah tangkap bukan istilah ringan. Ia punya jalur terang dan tahapan panjang, yakni penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, hingga penahanan.
Namun dalam versi yang disuguhkan ke publik, alur itu seperti di-skip, langsung melompat ke adegan klimaks, yautu kompensasi Rp50 juta dan janji pendidikan hingga S1.
Di titik inilah dahi publik mulai berkerut. Pertanyaan bermunculan tanpa bisa dicegah. Jika ini perdamaian, siapa yang berdamai? Jika ada korban, siapa pelakunya?
Jika ini salah tangkap, salah siapa dan di bagian mana?
Pertanyaan-pertanyaan itu lahir bukan karena masyarakat Blora gemar curiga, melainkan karena cerita terasa lebih cepat mencapai epilog daripada prolog. Semua diklaim sudah sesuai SOP, prosedural, dan tidak ada yang salah, namun entah mengapa ada kompensasi. Logikanya menjadi janggal, seperti mengatakan, “Tidak ada api, tapi asapnya kami beri santunan”.
Sorotan publik pun akhirnya tertuju pada angka yang ikut berdamai, yakni Rp50 juta. Angka yang cukup untuk menenangkan suasana, tetapi juga cukup besar untuk memancing rasa ingin tahu.
Ini bukan perkara penipuan yang logikanya sederhana, yaitu ditipu Rp50 juta lalu dikembalikan Rp50 juta. Bukan pula urusan utang-piutang. Lebih unik lagi, atribut partai politik ikut naik panggung, namun bersamaan dengan itu ditegaskan tak ada korelasi dengan partai. Publik pun bertanya, jika tak berkaitan, mengapa simbol politik ikut hadir di layar?
Mediasi ini disebut-sebut bertujuan meluruskan pemberitaan agar masyarakat tidak resah. Ironisnya, efek yang terjadi justru sebaliknya. Setelah mediasi, daftar pertanyaan publik kian panjang.
Dari satu kasus, berkembang menjadi diskusi massal tentang logika hukum, transparansi uang, dan batas peran politisi dalam perkara yang belum terang duduknya.
Masyarakat Blora sejatinya sederhana. Mereka tidak menuntut drama, apalagi heroisme dadakan. Yang mereka minta hanyalah kejelasan, yaitu hukum ditegakkan sesuai prosedur, pihak yang salah bertanggung jawab, dan empati tidak menggantikan keadilan.
Sebagian warga yang berpikir prosedural pun mengingatkan dengan nada halus namun tegas, dalam kamus hukum, salah tangkap bukan sekadar istilah viral, melainkan peristiwa hukum dengan fondasi yang jelas. Tanpa fondasi itu, damai mudah dibaca sebagai jalan pintas.
Sebab di negeri ini, damai tanpa kejelasan kerap melahirkan satu hal, prasangka baru yang lebih ribut dari perkara awalnya.
Maka wajar bila publik menutup diskusi ini dengan satu pertanyaan pamungkas yang sederhana namun tajam, jika ini bukan penipuan, bukan utang-piutang, dan pelaku-korbannya pun belum jelas, maka Rp50 juta itu sejatinya apa?
Niat baik patut diapresiasi. Namun di era keterbukaan, niat baik perlu ditemani penjelasan yang gamblang. Karena masyarakat Blora bukan hanya ingin damai, mereka juga ingin paham.
(Redaksi/Hans)