JAKARTA, Blok7.id – Ketegangan mewarnai rapat di Komisi VI DPR RI setelah Direktur Utama Agrinas tidak hadir dalam agenda klarifikasi terkait impor 105 ribu kendaraan dari India.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ketidakhadiran tersebut memicu kekecewaan anggota dewan yang menilai persoalan ini serius dan berpotensi menimbulkan polemik besar.
Dalam rapat yang berlangsung Rabu (11/3/2026), salah satu anggota Komisi VI secara tegas meminta agar rapat ditunda sampai Direktur Utama Agrinas benar-benar hadir memberikan penjelasan langsung.
“Izin pimpinan, kami tentu kecewa dengan ketidakhadiran Pak Dirut. Kami minta rapat ini ditunda karena kami tidak mau ada saling lempar tanggung jawab antara Dirut Agrinas dengan Kementerian Koperasi,” tegasnya.
Menurutnya, Komisi VI DPR justru mengetahui informasi impor kendaraan tersebut dari pemberitaan media. Padahal jumlah kendaraan yang disebut mencapai 105 ribu unit dinilai sangat besar dan berpotensi berdampak luas.
“Dari 105.000 kendaraan yang diimpor dari India, kami di Komisi VI tidak pernah tahu sekalipun. Pagi-pagi kami justru menerima berita dari media soal impor 105 ribu mobil itu,” ujarnya.
Kekecewaan semakin memuncak karena Dirut Agrinas sebelumnya sempat mengonfirmasi akan hadir dalam rapat. Namun beberapa menit kemudian alasan ketidakhadiran berubah-ubah, mulai dari agenda lain hingga alasan sakit.
“Awalnya kami terima konfirmasi jam 10.45 katanya hadir. Lima menit kemudian ada alasan lain, lalu sepuluh menit kemudian dikatakan sakit. Ketika ditanya sakitnya di rumah sakit mana, dijawab hanya demam di rumah,” ungkapnya.
Komisi VI DPR menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut jumlah kendaraan yang sangat besar serta potensi penggunaan anggaran yang belum jelas sumbernya.
Anggota dewan juga mempertanyakan tujuan impor kendaraan tersebut serta siapa pihak yang sebenarnya akan menjadi pengguna atau penerima kendaraan itu.
“Ini kepentingan siapa? Kami tanya ke Menteri Koperasi tidak tahu, Komisi VI juga tidak tahu. Bahkan user-nya, kepala desa, juga tidak pernah diajak bicara,” katanya.
Selain itu, DPR juga menyoroti program pembangunan yang disebut berkaitan dengan proyek tersebut, termasuk anggaran pembangunan yang disebut mencapai Rp1,6 miliar per desa.
Menurutnya, informasi yang diterima menyebut desa hanya menerima sekitar Rp700 juta, sementara sisanya dipertanyakan ke mana alirannya.
“Yang kami dengar biaya pembangunan Rp1,6 miliar sampai ke desa-desa, tapi yang sampai hanya Rp700 juta. Sisanya uangnya ke mana?” ujarnya.
DPR juga menuntut kejelasan sumber pendanaan program tersebut, apakah berasal dari pinjaman perbankan atau menggunakan dana negara.
“Ini serius. Apakah ini dana pinjaman dari perbankan atau dari negara? Kami tidak mau main-main lagi dalam persoalan ini,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR juga meminta Menteri Koperasi bersikap lebih tegas terhadap Agrinas yang dinilai tidak kooperatif dan dianggap melecehkan forum resmi DPR.
“Agrinas bukan hanya melangkahi konstitusi, tapi juga melecehkan rakyat dan bahkan melecehkan Menteri Koperasi,” ujarnya.
Karena Dirut Agrinas tidak hadir, Komisi VI DPR akhirnya meminta agar rapat ditunda hingga pimpinan perusahaan tersebut datang langsung memberikan penjelasan terkait polemik impor 105 ribu kendaraan yang kini menjadi sorotan publik.
(Redaksi/Hans)