Blok7.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyambut positif langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem jaminan sosial nasional serta memperluas akses layanan kesehatan yang berkeadilan bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu menilai, keputusan pemerintah ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara atas pelayanan kesehatan.
“Sebagai partai yang berpihak kepada wong cilik, kami menyambut baik langkah pemerintah ini. Negara harus hadir melindungi rakyat, terutama mereka yang selama ini kesulitan membayar iuran BPJS,” ujar Deni di Surabaya, Jumat (24/10/2025).
Bukti Negara Hadir untuk RakyatDeni menyebut penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan menjadi bukti nyata kehadiran negara untuk rakyat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Dengan kebijakan ini, jutaan peserta nonaktif dapat kembali memperoleh jaminan layanan medis tanpa terkendala administrasi.
“Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memperluas perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jutaan peserta di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur, masih berstatus nonaktif akibat menunggak iuran. Melalui alokasi Rp20 triliun, pemerintah diharapkan mampu mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat rentan seperti pekerja informal, petani, buruh harian, hingga pelaku UMKM.
Fraksi PDIP DPRD Jatim menilai kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan di rumah sakit, puskesmas, dan klinik daerah.
Deni berharap Pemprov Jatim memperkuat integrasi data kepesertaan dan subsidi daerah agar manfaat kebijakan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab moral serta politik untuk memastikan dana ini benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat terhadap penyaluran dana Rp20 triliun tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan program jaminan kesehatan nasional tetap berkelanjutan.
Soroti Masalah Klaim Rumah SakitSelain itu, Deni turut menyoroti kondisi keuangan rumah sakit di Jawa Timur yang mengalami tekanan akibat persoalan pembayaran klaim BPJS.
Berdasarkan data Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Jawa Timur, sebanyak 439 rumah sakit mengalami kerugian hingga Rp500 miliar sepanjang 2024 akibat 12 ribu kasus pending claim.
Akibatnya, banyak biaya pelayanan yang tidak bisa dibayarkan, sehingga mengganggu stabilitas keuangan fasilitas kesehatan.
“Pengawalan legislatif daerah melalui pembahasan APBD 2026 agar sinergi kebijakan pusat dan daerah di sektor kesehatan terus berkelanjutan,” ungkapnya.
Deni menegaskan, PDIP akan terus mengawal kebijakan pro-rakyat agar seluruh warga memperoleh hak kesehatan secara adil dan bermartabat.