Blok7.id – Insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menilai penyebab utamanya adalah lemahnya tata kelola serta absennya payung hukum yang mengatur program ini secara jelas.
Felly menekankan perlunya regulasi yang mengikat, seperti Peraturan Presiden (Perpres), agar koordinasi lintas kementerian dan keterlibatan pemerintah daerah berjalan optimal.
“Tata kelola di sini yang memang betul-betul kurang kontrol, Pak, dan belum paripurna,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM, dan Kepala Badan Gizi Nasional di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Selain itu, Felly menyoroti penyederhanaan sertifikasi dan perizinan oleh Kementerian Kesehatan yang dianggap berisiko. Menurutnya, kebijakan ini memungkinkan penyedia makanan yang tidak memenuhi standar lolos pengawasan.
“Di sini (Kementerian Kesehatan) disampaikan, setelah penyederhanaan tidak perlu memiliki nomor induk berusaha, tidak perlu sertifikat standar, bahkan verifikasi persyaratan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tidak perlu,” jelasnya.
Felly menegaskan bahwa penyederhanaan izin ini adalah kesalahan serius.
“Ini satu kesalahan menurut saya. Kalau bicara kesehatan, ya mari kita melindungi. Enggak perlu, enggak mau tahu siapa, tapi kita sampaikan, ini yang seharusnya dilakukan. Kalau ini dilakukan, tidak terjadi seperti hari ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kesulitan implementasi di lapangan. Tanpa payung hukum yang jelas, guru enggan menolak makanan yang diduga rusak atau basi karena takut melanggar aturan.
“Takut guru, Pak. Mereka tidak berani, seakan-akan mereka harus menghambat. Padahal kan tidak seperti itu,” ujarnya.
Felly mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait melibatkan kepala daerah, termasuk Bupati, Wali Kota, dan Gubernur, dalam setiap tahapan program. Ia menekankan keluhan dari daerah yang merasa diabaikan selama pengawasan MBG.
“Kasian Pak, Pak Presiden. Kalau menurut saya, jangan bikin rusak kepala negara kita dengan kinerja di bawah yang tidak pas,” ujarnya.
Terakhir, Felly menekankan prioritas pelaksanaan MBG di daerah 3T (tertinggal, termiskin, terluar) dan wilayah dengan angka stunting tinggi.
“Justru kan tujuan Pak Presiden untuk menjangkau mereka yang sulit untuk terjamah,” tutupnya.
Foto Polri