Jakarta. Blok7.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, menanggapi kritis rencana pemerintah mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai bagian strategi produksi bahan bakar minyak (BBM).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Cheroline menilai kebijakan itu perlu dikaji secara mendalam, transparan, dan berpihak pada masyarakat Papua serta kelestarian lingkungan, bukan sekadar mengejar target energi nasional.
“Papua bukan lahan kosong yang bisa diperlakukan sebagai objek eksperimen kebijakan energi. Papua adalah ruang hidup masyarakat adat, kawasan hutan tropis terakhir Indonesia, dan benteng ekologis dunia,” ujar Cheroline dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Kamis (18/12/2025).
Legislator Dapil Papua Barat ini mengingatkan bahwa industri sawit di berbagai daerah Indonesia telah meninggalkan jejak deforestasi, konflik agraria, ketimpangan ekonomi, serta kerusakan ekosistem. Jika pola yang sama diterapkan di Papua, dampaknya dikhawatirkan jauh lebih serius.
“Ironis jika minyak dan gas bumi yang sudah dieksploitasi puluhan tahun saja belum mampu menghadirkan keadilan energi, BBM satu harga belum merata, gas subsidi belum dinikmati semua masyarakat Papua, lalu kini solusi yang ditawarkan justru ekspansi sawit,” papar Cheroline.
Cheroline juga mempertanyakan logika transisi energi yang diterapkan pemerintah. Menurutnya, fokus seharusnya pada energi terbarukan yang berkeadilan, bukan mengandalkan sawit.
“Sawit adalah tanaman monokultur dengan dampak ekologis yang cukup serius yah. Pemerintah seharusnya tidak miskin imajinasi energi, melainkan berani mengembangkan sumber energi terbarukan seperti surya, angin, air, serta bioenergi berbasis komunitas yang lebih adil dan berkelanjutan,” tegas Cheroline.
Ia menegaskan, setiap kebijakan strategis negara yang menyangkut Papua harus dikaji komprehensif, berbasis data, dan melibatkan partisipasi publik, terutama masyarakat adat, agar ruang hidup dan hak-hak mereka terlindungi.
“Pelibatan partisipasi publik, khususnya masyarakat adat, adalah kewajiban dalam setiap kebijakan strategis di Papua. Jangan sampai pembangunan justru menghadirkan ketidakadilan dan luka sosial baru,” tutup Cheroline.
Cheroline mendesak pemerintah membuka ruang dialog publik, melibatkan DPR, akademisi, tokoh adat, gereja, dan masyarakat sipil sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar dan jangka panjang bagi Papua dan Indonesia.