Blok7.id – Kasus keracunan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), Badan POM, dan Kementerian Kesehatan membangun sistem pengaduan berbasis digital yang bisa diakses masyarakat secara langsung.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurut Charles, keterlibatan publik menjadi kunci keberhasilan program MBG yang sedang dijalankan pemerintah.
“Saya berharap BGN bersama Badan POM dan Kemenkes bisa membuat tempat pengaduan berbasis web atau aplikasi real-time,” ujarnya.
“Kalau ada guru atau orang tua yang menemukan makanan tidak layak, bisa langsung difoto, diunggah, dan dapat segera diverifikasi,” tambahnya saat rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM, dan Kepala Badan Gizi Nasional di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Charles menekankan perlunya SOP yang jelas untuk merespons laporan masyarakat agar tidak menumpuk tanpa kepastian. Setiap pengaduan, kata dia, harus diverifikasi dalam hitungan jam untuk memastikan kebenaran sekaligus mencegah hoaks.
“Dengan begitu, proses pengawasan bisa lebih transparan dan melibatkan publik,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti potensi kontaminasi makanan pada berbagai titik distribusi, mulai dari dapur, kendaraan, hingga ruang penyimpanan di sekolah. Menurutnya, pola penyediaan makanan saat ini masih panjang dan berisiko.
“Saya melihat model school kitchen mungkin bisa menjadi opsi terbaik. Saya ingin pendapat jujur dari Menteri Kesehatan dan Kepala Badan POM mengenai kelebihan dan kelemahan pola ini, karena negara-negara seperti Jepang dan Tiongkok sudah berhasil menerapkannya,” ucap Charles.
Lebih jauh, ia mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo terkait masih banyaknya anak Indonesia yang hanya makan nasi dengan garam.
“Hal ini menegaskan pentingnya program MBG dalam mengatasi gizi buruk,” ujarnya.
Namun Charles menilai, pembangunan dapur untuk MBG belum sepenuhnya sesuai arahan Presiden.
“Ke depan, saya berharap pembangunan dapur harus fokus di wilayah 3T dan daerah rawan gizi buruk, bukan hanya terkonsentrasi di kota besar,” tuturnya.
Foto BGN