Blok7.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ia menilai langkah tersebut jangan sampai mengorbankan alokasi dana desa yang sudah memiliki fungsi dan peruntukan jelas.
Menurut politisi yang akrab disapa Estu itu, dana desa selama ini menjadi penopang utama pembangunan masyarakat di tingkat akar rumput.
Karena itu, ia menegaskan agar kebijakan percepatan pembangunan KDKMP tidak mengganggu ruang fiskal desa.
“Sebagaimana kita tahu dalam Undang-Undang Desa, penggunaan dana desa ini sudah dirinci. Satu di antaranya adalah untuk membangun infrastruktur dasar desa. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan yang bersifat meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa, dan yang ketiga untuk peningkatan sumber daya manusia,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kota Tangerang Selatan, Banten, Jumat (7/11/2025).
Sadarestuwati menjelaskan, selama pandemi COVID-19 pemerintah sempat menyesuaikan penggunaan dana desa agar bisa digunakan untuk penanganan COVID-19 dan program ketahanan pangan. Namun hingga kini, porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya kembali seperti semula.
Ia mengingatkan, jika dana desa kembali dikaitkan dengan pembiayaan KDKMP, ruang pembangunan desa akan semakin terbatas.
Meski program Koperasi Merah Putih dinilai memiliki potensi memperkuat ekonomi lokal, Estu menegaskan pendanaannya tidak boleh bersumber dari dana desa.
“Kalau ini harus diambil lagi dari dana desa, mungkin tahun depan masyarakat desa tidak lagi bisa berpikir untuk bisa membangun infrastruktur desa dan termasuk di dalamnya adalah meningkatkan sumber daya manusia desa, karena sudah tersedot untuk pembiayaan BUMDes dan koperasi,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Selain soal anggaran, Sadarestuwati juga menyoroti potensi tumpang tindih antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi, terutama di sektor ritel yang selama ini banyak digarap oleh BUMDes.
“Apakah BUMDes itu juga akan berhubungan erat atau mungkin tumpang tindih dengan koperasi? Sangat bisa, karena salah satu usaha dari BUMDes itu adalah retail dan itu pun mati segan, hidup pun tak mau,” jelasnya.
Dari pengamatannya di berbagai daerah, Estu menyebut bahwa BUMDes yang mampu bertahan umumnya memiliki basis usaha di sektor pariwisata. Menurutnya, model ekonomi berbasis wisata seperti di Bali terbukti lebih berkelanjutan dibanding sektor ritel yang stagnan.
“Maka dari itu saya tadi sampaikan, jangan sampai kemudian dana desa ini habis begitu saja. Maka harus ada satu pemilihan bidang usaha antara BUMDes dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini,” ucap legislator dapil Jawa Timur VIII itu.
Ia berharap pemerintah menyiapkan strategi bisnis yang matang agar Koperasi Merah Putih tidak menjadi beban baru bagi desa, melainkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat lokal.