JAKARTA, Blok7.id – Pengunduran diri Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, terjadi di tengah sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi VI DPR RI, terkait polemik impor 105 ribu kendaraan dari India yang dikaitkan dengan program Agrinas.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ketegangan sempat mewarnai rapat Komisi VI DPR ketika Joao tidak hadir dalam agenda klarifikasi pada Rabu (11/3/2026). Ketidakhadiran tersebut memicu kekecewaan anggota dewan yang menilai persoalan impor kendaraan dalam jumlah besar itu tidak bisa dianggap sepele.
Salah satu anggota Komisi VI secara tegas meminta rapat ditunda hingga Direktur Utama Agrinas hadir langsung memberikan penjelasan kepada DPR.
“Dari 105.000 kendaraan yang diimpor dari India, kami di Komisi VI tidak pernah tahu sekalipun. Justru kami pertama kali mendengar dari pemberitaan media,” ujarnya dalam rapat.
Anggota dewan juga mempertanyakan tujuan impor kendaraan tersebut, termasuk siapa pihak yang akan menggunakan kendaraan itu serta dari mana sumber pendanaannya. DPR menilai program tersebut berpotensi melibatkan anggaran besar yang belum jelas asal-usulnya.
Selain itu, DPR menyoroti informasi pembangunan desa yang disebut berkaitan dengan proyek tersebut, dengan nilai anggaran mencapai Rp1,6 miliar per desa. Namun, berdasarkan informasi yang diterima DPR, dana yang benar-benar sampai ke desa disebut hanya sekitar Rp700 juta, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai aliran sisa anggaran tersebut.
Karena Direktur Utama Agrinas tidak hadir, Komisi VI DPR akhirnya memutuskan menunda rapat hingga pimpinan perusahaan tersebut datang langsung memberikan penjelasan terkait polemik yang kini menjadi perhatian publik.
Di tengah tekanan tersebut, Joao Mota akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya setelah enam bulan memimpin perusahaan BUMN di sektor pangan tersebut. Pengunduran diri itu disampaikan dalam pernyataan terbuka dengan nada sedih.
Dengan suara bergetar, Joao mengakui belum mampu memberikan kontribusi nyata bagi petani maupun perekonomian nasional selama masa kepemimpinannya.
“Sebagai pemimpin, yang salah bukan anak buah. Yang salah adalah pemimpinnya. Karena itu saya mengambil tanggung jawab atas ketidakberhasilan kami selama enam bulan ini,” ujar Joao, Minggu (15/3/2026).
Ia juga mengaku merasa malu karena belum mampu mewujudkan target yang diberikan kepada perusahaan. Menurutnya, keputusan mundur itu merupakan bentuk pertanggungjawaban moral sebagai pimpinan.
“Saya terus terang saja malu memimpin perusahaan ini selama enam bulan dan tidak bisa berkontribusi. Saya sangat malu,” katanya.
Joao menambahkan bahwa selama 30 hari ke depan ia masih menjalankan masa transisi, namun tidak lagi memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan perusahaan maupun program strategis seperti Danantara.
Di akhir pernyataannya, Joao membungkukkan badan sambil menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto serta kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegagalannya memimpin perusahaan tersebut.
“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada negara, dan kepada Presiden Prabowo atas ketidakberhasilan kami memimpin perusahaan ini,” ujarnya.
(Redaksi/Hans)