SEMARANG, Blok7.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah resmi menyetujui usulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pemberian diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 persen.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kebijakan ini disebut sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai dampak penerapan opsen pajak yang dinilai membebani.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyatakan relaksasi pajak tersebut telah mendapat lampu hijau legislatif. Usulan itu sebelumnya disampaikan Sekretaris Daerah Sumarno dalam forum resmi dan telah melalui pembahasan internal.
“Secara prinsip kami setuju. Ini bagian dari respons atas aspirasi masyarakat,” ujar Sumanto, Kamis (19/2/2026).
Meski demikian, kebijakan diskon 5 persen tersebut masih harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Gubernur sebelum resmi diberlakukan.
Di balik angin segar bagi wajib pajak, kebijakan ini menyimpan konsekuensi fiskal. Sumanto mengakui bahwa diskon PKB berpotensi mengurangi pendapatan daerah dan berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
PKB selama ini menjadi salah satu tulang punggung pendapatan asli daerah (PAD). Dengan adanya pemotongan 5 persen, maka potensi penerimaan pajak kendaraan akan terkoreksi.
“Pasti ada dampaknya terhadap APBD. Ini akan kami hitung ulang secara detail,” tegasnya.
DPRD dan Pemprov Jateng memastikan penghitungan ulang akan dilakukan secara cermat sebelum kebijakan benar-benar dijalankan.
“Rapat lanjutan dijadwalkan guna membedah simulasi dampak fiskal serta memastikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kesehatan keuangan daerah,” tandas Sumanto.
Langkah ini menjadi ujian bagi Pemprov dan DPRD dalam menjaga stabilitas anggaran tanpa mengabaikan daya beli masyarakat.
“Di satu sisi, relaksasi pajak memberi ruang napas bagi warga. Di sisi lain, pemerintah daerah harus memastikan program pembangunan tidak terganggu akibat potensi penurunan pendapatan,” pungkas Sumanto.
(Redaksi/Hans)