BLORA, Blok7.id – Di saat Pemerintah Kabupaten Blora berjibaku menambal defisit dan memeras anggaran hingga ke titik paling kering, ironi justru dipertontonkan oleh para wakil rakyat di Gedung DPRD.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Alih-alih menunjukkan empati dengan menahan diri, mereka justru tampil percaya diri dengan agenda kunjungan kerja (kunker) luar daerah yang nyaris tanpa jeda sepanjang April 2026.
“Berdasarkan jadwal resmi kegiatan, periode 1 hingga 29 April dipenuhi agenda keberangkatan keluar kota oleh berbagai unsur DPRD, mulai dari komisi hingga alat kelengkapan dewan,” terang tulisan di ‘PROGRAM KERJA DAN JADWAL KEGIATAN MASA PERSIDANGAN PERTAMA UNTUK BULAN APRIL TAHUN 2026’, yang beredar di Groub WA Sudut Blora, Rabu (8/4/2026).
Intensitasnya tidak tanggung-tanggung, lebih menyerupai tur panjang ketimbang agenda kerja yang berbasis kebutuhan mendesak daerah. Di tengah narasi efisiensi yang digaungkan pemerintah daerah, langkah ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah penghematan hanya berlaku bagi rakyat dan sektor pelayanan publik, sementara belanja perjalanan dinas tetap menjadi zona nyaman yang kebal dari pemangkasan?
Fenomena ini memperlihatkan kontras mencolok antara kondisi riil masyarakat dengan gaya kerja legislatif. Saat warga dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan tekanan ekonomi, para legislator justru terlihat lebih sering bekerja di luar daerah daripada di wilayah yang mereka wakili.
Kunjungan kerja yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kapasitas dan perumusan kebijakan, dalam praktiknya kerap dipersepsikan publik sebagai rutinitas administratif yang minim dampak. Laporan perjalanan yang dihasilkan sering kali tidak berbanding lurus dengan perubahan konkret di lapangan, sehingga memunculkan kesan bahwa kegiatan tersebut lebih berfungsi sebagai formalitas anggaran.
Sorotan publik juga tidak lepas dari rekam jejak perilaku sebagian oknum dewan sebelumnya, yang dinilai kurang mencerminkan etika dan sensitivitas terhadap situasi daerah. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa kunker telah bergeser dari fungsi substansial menjadi agenda seremonial yang sarat kepentingan non-prioritas.
Setiap perjalanan dinas yang dibiayai anggaran publik seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga manfaat nyata bagi masyarakat. Transparansi atas tujuan, hasil, serta implementasi dari setiap kunjungan menjadi tuntutan yang semakin menguat.
Di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan efisiensi, publik kini menanti sikap tegas DPRD Blora, apakah akan melakukan evaluasi dan rasionalisasi agenda perjalanan dinas, atau tetap menjalankan rutinitas tersebut tanpa koreksi berarti.
Satu hal yang pasti, kepercayaan publik tidak dibangun dari banyaknya perjalanan, melainkan dari seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat di daerahnya sendiri.
(Redaksi)
Sumber : Groub WA Sudut Blora