BLORA, Blok7.id – Gabungan Fraksi DPRD Kabupaten Blora melalui juru bicaranya, Galuh Widiasih Mustikasari, menyampaikan pandangan umum yang bernada apresiatif namun kritis dalam Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam forum legislatif yang dihelat untuk menguji arah kebijakan fiskal daerah itu, fraksi menilai pemerintah telah bekerja keras menyusun rancangan APBD, tetapi masih menyisakan sejumlah catatan strategis yang harus segera dibenahi.
Galuh menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 berlangsung dalam situasi fiskal yang tertekan, menyusul adanya pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Ini realitas pahit yang harus kita hadapi bersama,” tegasnya, Minggu (30/11/2025).
Karena itu, fraksi mendorong Pemkab Blora lebih agresif dan kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ruang fiskal tetap terjaga.
Pada sektor energi, gabungan fraksi mengapresiasi hadirnya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang membuka kesempatan lebih besar bagi BUMD, koperasi, dan UMKM dalam pengelolaan sumur tua.
Kebijakan ini dinilai menjadi peluang strategis bagi pengembangan migas rakyat, asalkan standar keselamatan tetap diprioritaskan.
Di bidang infrastruktur dasar, fraksi mengingatkan konsekuensi dari pemotongan TKD hingga 20 persen, yang berpotensi menghambat pembangunan jalan, layanan publik, serta penguatan sektor pertanian.
Mereka menyebut peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian sebagai kebutuhan mendesak, terlebih dalam menghadapi ancaman hama tikus yang terus merebak dan mengganggu produksi pangan.
Fraksi juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan jalan, evaluasi pinjaman daerah agar tetap efisien dan akuntabel, serta peningkatan iklim investasi melalui pengembangan kawasan industri yang dinilai menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi Blora ke depan.
Tak berhenti di situ, gabungan fraksi menambahkan beberapa catatan lain, meliputi:
- Penguatan ketahanan pangan dan penanganan hama tikus.
- Optimalisasi pembangunan desa serta peningkatan kualitas penyerapan anggaran.
- Evaluasi efektivitas OPD dan penataan tenaga outsourcing.
- Peningkatan disiplin dan profesionalisme ASN.
- Pemerataan pelayanan kesehatan dan pengaktifan kembali JKN–KIS bagi masyarakat.
- Pemerataan akses alat pertanian.
- Evaluasi penyaluran bansos agar tepat sasaran.
- Pengawasan ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menutup pandangannya, Galuh Widiasih Mustikasari menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut disampaikan sebagai dorongan konstruktif agar Pemerintah Kabupaten Blora semakin efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Ini bukan kritik semata, tetapi arah perbaikan agar APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat Blora,” pungkasnya. (Hans)