Blok7.id – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkap adanya aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan sekitar Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ia menyebut tambang ilegal tersebut mampu menghasilkan hingga 3 kilogram emas setiap hari.Politisi asal Dapil NTB II itu meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera bertindak tegas.
Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan warga negara asing (WNA) dalam praktik tersebut.
“Aktivitas penambangan ilegal seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak lingkungan dan mengancam masa depan ekonomi masyarakat lokal. Apalagi jika ada keterlibatan pihak asing, maka harus diusut secara serius dan transparan,” tegas Lalu Hadrian, Sabtu (25/10/2025).
Ketua DPW PKB NTB itu menilai, keberadaan tambang ilegal di kawasan strategis seperti Mandalika sangat ironis. Padahal, Mandalika dikenal sebagai destinasi super prioritas nasional yang tengah dikembangkan sebagai pusat pariwisata kelas dunia.
“Mandalika sedang kita dorong sebagai kawasan pariwisata kelas dunia. Kalau di sekitarnya ada aktivitas penambangan emas ilegal, ini bisa merusak citra daerah dan menghambat investasi,” ujarnya.
Lalu Hadrian juga mendesak aparat kepolisian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kehutanan untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh. Ia menekankan perlunya koordinasi lintas lembaga agar penindakan tak berhenti pada pelaku lapangan semata.
“Kita harus memastikan penegakan hukum berjalan tanpa memandang bulu. Jika ada oknum yang membekingi, baik dari dalam maupun luar negeri, harus ditindak tegas,” tutupnya.
Selain aspek hukum, Lalu Hadrian menyoroti perlunya langkah pemulihan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang ilegal.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap adanya tambang emas ilegal tak jauh dari kawasan Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, dengan kapasitas produksi mencapai 3 kg emas per hari.
Temuan ini memperkuat desakan agar pemerintah segera melakukan langkah nyata menertibkan aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.
Foto Kementerian Pariwisata