Blok7.id – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyambut baik wacana pembatasan game online seperti Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) yang diisyaratkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Wacana ini mencuat usai tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang menewaskan seorang siswa dan melukai puluhan lainnya.
Fikri menilai langkah pemerintah tersebut perlu diikuti dengan pendekatan yang lebih menyeluruh.
Menurutnya, solusi untuk menanggulangi dampak negatif game online tidak bisa hanya bersifat administratif, tetapi harus melibatkan tiga pilar utama: sekolah, orang tua, dan pemerintah.
“Kami menyambut baik wacana tersebut, tentunya perlu pengawasan bersama dan kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif,” katanya dalam keterangan rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (11/11/2025).
Latar Belakang Wacana Pembatasan
Sebagai informasi, wacana pembatasan game online muncul setelah Presiden Prabowo Subianto membahas isu tersebut bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat terbatas pada Minggu (9/11/2025).
Dalam rapat itu, Presiden menyoroti dampak psikologis dari game dengan unsur kekerasan terhadap anak-anak.
Prabowo menilai, paparan terhadap kekerasan dalam game dapat membuat anak-anak menganggap tindakan kekerasan sebagai hal yang wajar, sehingga perlu ada langkah preventif dari pemerintah dan masyarakat.
Hal ini menjadi tindak lanjut atas tragedi ledakan di SMA 72 Jakarta pada Jumat (7/11/2025). Dugaan sementara menyebutkan seorang siswa sekolah tersebut menjadi pelaku dalam peristiwa yang menewaskan satu orang dan melukai 96 orang lainnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Fikri Faqih mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan literasi digital bagi pelajar, guru, dan orang tua. Literasi digital, kata dia, penting agar masyarakat mampu memilah serta menggunakan teknologi dengan bijak dan positif.
Selain itu, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal daerah pemilihan IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini meminta satuan pendidikan untuk memperkuat sistem pengawasan internal.
Fikri menekankan, pengawasan di sekolah harus diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan. Ia juga mengusulkan agar sekolah dapat menyusun kurikulum lokal yang mendukung upaya tersebut.
“Saatnya masing-masing satuan pendidikan berinisiatif, mata pelajaran mana saja yang mendukung hal ini agar guru-gurunya berkoordinasi menyusun bersama kurikulum lokal tentu tidak keluar dari kurikulum yang sekarang berjalan,” pungkasnya.