BLORA, Blok7.id – Tingkat kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora di gedung kantor kembali menjadi sorotan tajam publik.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Anggota dewan yang kian jarang terlihat di kantor menuai kekhawatiran masyarakat, yang menuntut agar alasan ‘bertugas di lapangan’ atau ‘blusukan’ dibuktikan dengan hasil kerja yang transparan dan terukur.
Keresahan ini diungkapkan oleh Yuni, seorang tokoh aktivis perempuan Blora, yang mendesak para wakil rakyat untuk segera menyadari bahwa gaji dan fasilitas negara harus diimbangi dengan pengabdian yang nyata.
“Gedung dewan kerap terlihat sepi. Kami tidak masalah jika mereka jarang ‘ngantor’, asalkan itu karena benar-benar bekerja keras di luar sana,” tegas Yuni, Selasa (14/10/2025).
“Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apa saja yang sudah dikerjakan di lapangan, dan apa hasilnya untuk masyarakat Blora,” lanjutnya.
Menurut Yuni, ketidakhadiran di kantor tidak boleh diartikan sebagai ketidakhadiran dalam bekerja. Namun, para anggota dewan ditantang untuk membuktikan tiga fungsi utamanya, yakni Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan dengan hasil yang dapat diakses publik.
“Kalau memang alasannya blusukan, menemui warga, atau mengawasi proyek, ya tunjukkan buktinya. Publikasikan foto kegiatannya, laporannya, dan yang paling penting, dampak positif dari kerja itu bagi kami,” ujarnya menuntut.
Desakan publik kini terfokus pada transparansi kinerja di lapangan, bukan sekadar kehadiran formal.
- Publikasi wajib. Hasil kunjungan lapangan (Kunker) atau Reses harus dipublikasikan secara rutin di laman resmi atau media sosial DPRD, mencakup masalah yang ditemukan, solusi yang diusulkan, dan progres pengawasan anggaran.
- Laporan hasil jelas. Setiap kegiatan luar kantor harus didokumentasikan dengan jelas (foto, lokasi, agenda, dan hasil temuan). Tindak lanjut dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten wajib diumumkan.
- Akses langsung. Masyarakat harus dimudahkan untuk mengetahui jadwal kunjungan lapangan anggota dewan agar bisa berinteraksi langsung.
“Jika alasannya adalah turun ke bawah, jangan hanya jadi kunjungan seremonial. Kami memilih mereka untuk bekerja, baik di kantor saat rapat, maupun turun ke bawah menemui konstituen,” pungkas Yuni.
Masyarakat Blora berharap, desakan transparansi ini menjadi cambuk bagi anggota DPRD agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan benar-benar pro rakyat, dan amanah yang diemban sebanding dengan fasilitas yang telah diterima. (Hans)