BANDUNG, Blok7.id – Polemik dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat senilai Rp 4,1 triliun yang disebut mengendap dalam bentuk deposito di bank memanas dan kini menjadi ‘perang terbuka’ data antara Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), secara tegas membantah tudingan yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebutkan dana Pemda Jabar termasuk salah satu yang terbesar ‘parkir’ di perbankan, bahkan Menkeu sempat menduga KDM dikibuli oleh anak buahnya sendiri.
Tidak terima dituduh dan dianggap lalai, KDM langsung mengumpulkan jajaran stafnya, termasuk tiga pejabat kunci, Sekda Jawa Barat, Kepala Dinas BKD, dan Asisten III Jabar.
Dalam pertemuan intens tersebut, KDM menekankan pentingnya transparansi dan melontarkan ancaman keras.
”Saya sudah cek langsung, dan saya ingin kejelasan dari kalian. Tidak ada dana Pemda Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito. Jika ada di antara kalian yang memberikan data bohong kepada saya atau sengaja menyembunyikan fakta ini, konsekuensinya adalah pemberhentian tidak dengan hormat,” tegas KDM, secara spesifik ditujukan kepada tiga pejabat yang dianggap paling bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan.
Menkeu Purbaya sebelumnya menyatakan data tersebut bersumber dari sistem pemantauan Bank Indonesia (BI) per September 2025.
Namun, KDM menindaklanjuti dengan mengambil langkah nyata mendatangi BI dan Kementerian Dalam Negeri untuk verifikasi silang.
Hasil pengecekan KDM menegaskan bahwa dana kas Pemprov Jabar yang ada di kas daerah adalah berbentuk giro, bukan deposito, dan jumlahnya jauh lebih kecil serta fluktuatif karena digunakan untuk pembayaran rutin dan proyek pembangunan.
Fakta ini sekaligus membatalkan rencana KDM untuk membuka lowongan Sekda baru.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, sebelumnya juga telah menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab penuh, bahkan siap mengundurkan diri jika tuduhan adanya dana Rp 4,1 triliun yang mengendap dalam bentuk deposito di Bank terbukti benar.
Selain membantah tuduhan, Dedi Mulyadi menantang balik Menkeu Purbaya untuk membuka data secara detail. KDM juga menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk mempercepat realisasi belanja daerah.
”Karena hari ini kehendaknya adalah dibelanjakan habis, maka saya akan bertekad, di Desember akhir belanja habis, untuk pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, KDM menantang balik Menteri Keuangan terkait Dana Transfer Daerah (TKD). Jika Jawa Barat terbukti memiliki serapan anggaran dan belanja pembangunan yang paling tinggi di Indonesia, Dedi Mulyadi berjanji akan menagih pengembalian Dana Transfer Daerah (TKD) yang sempat dipotong, agar dikembalikan seperti tahun-tahun sebelumnya. (Hans)