Jakarta. Blok7.id — Kecelakaan maut yang melibatkan PO Bus Cahaya Trans di Simpang Tol Krapyak, Semarang, Senin (22/12) dini hari, menjadi sorotan serius jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Insiden tersebut menewaskan 16 orang dan dinilai sebagai alarm keras bagi kesiapan transportasi nasional.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai tragedi itu tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa. Menurutnya, kecelakaan tersebut harus menjadi peringatan dini di tengah lonjakan mobilitas masyarakat saat Nataru.
Berdasarkan proyeksi, pergerakan masyarakat selama libur akhir tahun diperkirakan mencapai 119,5 juta orang. Mayoritas mobilitas diprediksi terjadi di Pulau Jawa, dengan kepadatan tinggi di jalur darat dan kawasan wisata.
“Tragedi di Tol Krapyak adalah duka mendalam sekaligus peringatan bagi kita semua. Dengan estimasi 119,5 juta orang yang akan bergerak untuk mudik, perayaan tahun baru, dan wisata, pemerintah tidak punya ruang untuk toleransi terhadap kelalaian sekecil apa pun,” ujar Huda dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Politisi Fraksi PKB itu meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah konkret untuk menjamin keselamatan transportasi publik di semua moda, mulai dari darat, laut, udara, hingga kereta api.
Huda secara khusus menyoroti transportasi bus yang menjadi andalan masyarakat saat musim liburan. Ia mendesak agar ramp check atau inspeksi keselamatan dilakukan secara masif terhadap seluruh armada bus yang beroperasi selama Nataru.
“Kemenhub harus memastikan seluruh armada PO Bus yang beroperasi untuk angkutan Nataru telah lolos ramp check. Jangan ada bus ‘zombie’ atau bus yang tidak layak jalan tetap dipaksakan beroperasi demi mengejar setoran di tengah tingginya permintaan,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Selain kondisi kendaraan, Huda juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kesehatan dan jam kerja pengemudi. Menurutnya, kelelahan awak bus kerap menjadi faktor risiko kecelakaan, terutama di tengah tingginya intensitas perjalanan saat libur panjang.
“Kami meminta Kemenhub dan pihak kepolisian memastikan adanya pemeriksaan kesehatan bagi awak bus di terminal-terminal utama. Sopir harus dalam kondisi fit dan tidak di bawah pengaruh zat apa pun. Manajemen waktu kerja juga harus diawasi ketat; jangan biarkan sopir dipaksa bekerja di luar batas kemampuan manusiawi mereka,” tambahnya.
Dengan konsentrasi mobilitas terbesar berada di Pulau Jawa, Huda menilai titik-titik rawan seperti simpang tol, jalur padat, dan kawasan wisata perlu mendapat pengamanan ekstra. Ia mendorong penguatan koordinasi antara Kemenhub, Korlantas Polri, dan pengelola jalan tol.
“Keselamatan 119,5 juta nyawa warga yang bermobilitas adalah tanggung jawab negara. Kita tidak ingin keceriaan liburan berubah menjadi duka akibat kelalaian dalam manajemen transportasi publik,” pungkas Huda.