Blok7.id – Kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mendesak evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program tersebut.
“Program ini sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun kejadian ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan,” kata Nurhadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Diketahui hampir 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Bandung Barat mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Kasus ini tersebar di Lembang, Cisarua, Parongpong, hingga Cipongkor. Para siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, hingga sesak napas.
Sampel makanan dan muntahan korban telah diambil untuk diuji laboratorium demi memastikan sumber kontaminasi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut pihaknya juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di seluruh provinsi.
Nurhadi menilai investigasi penyebab keracunan harus menjadi fokus utama. Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan lembaga terkait memperketat standar higienis dan sanitasi dapur MBG.
“Apabila diperlukan, pelaksanaan MBG di dapur-dapur yang belum memenuhi standar dapat dihentikan sementara sampai hasil investigasi keluar,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Selain evaluasi, Nurhadi mengusulkan pembatasan porsi makanan per dapur maksimal 2.000 porsi per hari. Menurutnya, langkah ini bisa menjaga kualitas, kesegaran, sekaligus mempermudah pengawasan.
“Kami mengusulkan pembatasan jumlah porsi per dapur, misalnya maksimal 2.000 porsi per hari. Pembatasan ini penting agar kualitas, kesegaran, dan pengawasan makanan lebih mudah terjaga serta beban kerja penyedia lebih seimbang,” jelasnya.
“Langkah ini juga akan mempermudah sekolah dan pemerintah dalam melakukan pengawasan,” imbuh Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.
Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR tetap mendukung program pemerintah dalam meningkatkan gizi siswa. Namun keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama.
“Dengan pembenahan tata kelola, pengawasan yang lebih ketat, dan pembatasan porsi per dapur, kami optimistis program MBG dapat berjalan kembali dengan lebih aman dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mempercepat program berskala besar seperti MBG.
“Percepatan tanpa kendali ibarat ‘menginjak gas tanpa mengatur kemudi’ berisiko menimbulkan kecelakaan, korban, dan keracunan massal,” sebutnya.
Menurut Nurhadi, akar masalah keracunan massal MBG banyak disebabkan oleh manajemen dapur yang belum tertata baik, termasuk soal kompetensi kepala dapur hingga ahli gizi.
“Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan pembatasan jumlah penerima manfaat per dapur menjadi langkah proporsional untuk mencegah beban berlebih dan menjaga kualitas layanan,” pungkasnya.
Foto: BGN