LAMPUNG TENGAH, Blok7.id – Proses transisi kepengurusan DPD II Partai Golkar Lampung Tengah dinilai rawan kegaduhan. Persaingan internal yang mengarah pada adu pengaruh dan kekuatan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) mulai menunjukkan gejala tidak sehat, terutama dalam perebutan posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Masa jabatan Ketua DPD II Golkar Lampung Tengah Musa Ahmad dan Sekretaris Febriyantoni resmi berakhir pada 30 Juli 2025. Keduanya merupakan figur lama yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam membesarkan Golkar di Lampung Tengah.
Namun, muncul ketegangan internal lantaran sejumlah kader baru disebut berupaya menggeser peran dan pengaruh mereka tanpa menghargai rekam jejak perjuangan sebelumnya.
Situasi semakin memanas ketika 28 Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Lampung Tengah mulai menjadi sasaran perebutan dukungan menjelang pra-Musda. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya konflik terbuka di internal partai.
Musa Ahmad bahkan secara tegas menyatakan siap mengerahkan kekuatan apabila Musda Golkar tidak berjalan demokratis. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya praktik gratifikasi jika DPD I Golkar Provinsi Lampung dinilai memaksakan figur tertentu untuk menduduki kursi Ketua DPD II.
“Jika Musda dikondisikan dan tidak demokratis, patut diduga ada indikasi gratifikasi dalam perebutan jabatan Ketua DPD II,” tegas Musa Ahmad kepada awak media, Kamis (22/1/2026).
Menyikapi dinamika tersebut, Ketua Laskar Lampung Tengah Yunisa Putra angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pihaknya berkepentingan menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat Lampung Tengah, terlebih di tengah situasi daerah yang masih dibayangi berbagai persoalan, termasuk pengungkapan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Kami berharap elite dan kader Golkar bisa menahan diri. Jangan sampai Musda Golkar memicu kegaduhan yang berdampak pada stabilitas daerah,” ujar Yunisa, yang juga merupakan mantan kader AMPG Golkar.
Ia mengingatkan agar peristiwa kelam pada tahun sebelumnya, yang berujung jatuhnya korban jiwa dalam konflik internal Golkar, tidak kembali terulang.
“Kami akan mengawal proses ini. Lampung Tengah adalah wilayah yang cinta damai. Jangan sampai Gunung Sugih, kampung tua ini, kembali tercoreng akibat konflik kepartaian,” tegasnya.
Yunisa juga meminta DPP Partai Golkar untuk mengevaluasi kinerja dan peran DPD I Golkar Provinsi Lampung dalam mengawal proses transisi kepengurusan di daerah.
“Golkar adalah partai besar dengan sejarah panjang. Jangan sampai hanya karena kepentingan sesaat, jasa kader-kader lama yang telah membuktikan kerja politiknya justru disingkirkan,” katanya.
Sebagai catatan, di bawah kepemimpinan Musa Ahmad dan peran strategis Febriyantoni sebagai Sekretaris, Golkar Lampung Tengah berhasil meraih 13 kursi legislatif.
Prestasi ini dinilai sebagai bukti konkret kekuatan jaringan dan loyalitas kader lama yang telah mengakar di tingkat kecamatan hingga kampung.
Febriyantoni sendiri menegaskan ketidakrelaannya jika Golkar Lampung Tengah dipimpin oleh figur yang belum memahami peta politik lokal.
“Lampung Tengah memiliki 28 kecamatan dan lebih dari 3.000 kampung dengan potensi suara besar. DPP harus sangat berhati-hati dalam menentukan arah kepemimpinan,” ujarnya.
Ketua Laskar Lampung Tengah pun menyatakan kesiapan untuk berdiri bersama kader lama Golkar jika terjadi ketidakadilan dalam proses Musda.
“Kami tidak ingin Golkar terpecah belah. Jaga marwah partai, jalankan Musda secara demokratis, dan pastikan Lampung Tengah tetap kondusif,” pungkas Yunisa Putra.
(Redaksi/Hans)