Jakarta. Blok7.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiyah, mendesak pemerintah memastikan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tetap stabil di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ia mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap reaktif saat terjadi gangguan distribusi atau kelangkaan di lapangan.
“Kami meminta pemerintah memastikan pasokan LPG tetap aman meskipun terjadi ketegangan di Timur Tengah. Pemerintah jangan menunggu sampai terjadi kelangkaan baru bertindak. Kepastian pasokan ini sangat penting karena masyarakat dan usaha kecil sangat bergantung pada LPG,” ujar Imas Aan di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, ketersediaan LPG merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Tidak hanya untuk rumah tangga, LPG juga menjadi penopang utama bagi pelaku usaha kecil.
“Hampir seluruh sumber energi dasar kelas menengah dan bawah tergantung pada LPG. Jadi ketersediaan stok LPG sangat fundamental,” ujarnya.
Imas menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Berdasarkan data Institute for Essential Services Reform (IESR), dari total konsumsi nasional sekitar 8 juta ton per tahun, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 20 persen.
Artinya, sekitar 80 persen kebutuhan LPG masih dipasok dari luar negeri.Kondisi ini dinilai membuat Indonesia rentan terhadap gejolak global, termasuk gangguan distribusi laut maupun lonjakan harga akibat konflik geopolitik.
“Ketergantungan impor LPG yang tinggi membuat posisi Indonesia sangat rentan. Jika terjadi gangguan pasokan global, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Tidak hanya kelangkaan, tetapi juga potensi lonjakan harga yang membebani rakyat kecil,” tegas legislator asal Jawa Barat tersebut.
Untuk mengantisipasi hal itu, Imas meminta pemerintah melalui kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, memperketat pengawasan distribusi di lapangan.
Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi harga oleh oknum yang memanfaatkan situasi.
“Langkah antisipasi jauh lebih penting daripada penanganan saat krisis sudah terjadi. Pemerintah harus memastikan stok aman dan harga tetap stabil agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkas Imas.