Blok7.id – Kritik keras muncul terhadap penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatra.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Mantan Wakil Ketua Komnas HAM periode 2020–2022, Amiruddin Al Rahab, menilai pemerintah gagal menunjukkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi krisis.
Menurut Amir, sejumlah pejabat terlihat tidak memperlakukan bencana secara serius.
“Para pejabat itu, terutama para menteri dan Kepala BNPB, seperti meremehkan keadaan. Bahkan ada menteri yang pura-pura peduli dengan memikul sekarung kecil beras di lapangan,” ujarnya kepada NU Online, Jumat (5/12/2025).
Ia menyebut tindakan itu lebih mirip upaya pencitraan ketimbang usaha koordinasi penanganan bencana.
“Bukannya menunjukkan kemampuan mengoordinasikan penanganan, malah membuat konten. Kepala BNPB meremehkan kondisi lapangan sehingga terlambat dalam penanganan. Padahal Kepala BNPB seharusnya hadir paling awal dan mengomandoi upaya awal,” imbuhnya.
Ia menilai pejabat terkait tidak memenuhi standar kompetensi.
“Menurut saya, kedua orang itu sebaiknya dicopot Presiden karena tidak memiliki kewaspadaan dan kesiagaan dalam mengatasi dampak bencana,” kata Amir.
Amir juga mengingatkan dampak ekologis yang semakin parah akibat respons yang lamban, termasuk kerusakan hutan yang mengancam habitat fauna.
Ia menegaskan perlunya langkah cepat dari pemerintah.
“Pemerintah harus memberikan kompensasi kepada keluarga korban dan segera melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi kerusakan. Perusahaan pembabat hutan harus diusut dan pemiliknya dipidana,” tegasnya.
Dari perspektif hak asasi manusia, Amir menyebut negara wajib menjamin keselamatan warga.
“Kewajiban pemerintah adalah memastikan rakyat segera mendapatkan makanan, air bersih, obat-obatan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal sementara yang layak, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa kerugian besar yang dialami warga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
“Presiden dan jajarannya wajib mengusut semua pihak yang patut diduga bertanggung jawab. Pemerintah harus menindak secara pidana perusak alam, termasuk pembukaan hutan dan gunung di sepanjang Bukit Barisan yang menjadi hulu sungai-sungai di Sumatra,” ujarnya.
Amir juga menyoroti peran Kementerian Kehutanan yang dinilai tidak tampak dalam penanganan di lapangan.
“Kita punya menteri kehutanan, tetapi tidak tampak bekerja di lapangan. Padahal seharusnya menjadi ujung tombak dalam mengawasi hutan dari pembukaan liar maupun untuk perkebunan besar dan tambang,” tandasnya.
Sementara itu, data BNPB pada Kamis (4/12/2025) pukul 16.00 WIB mencatat korban meninggal sudah mencapai 836 orang. Sedangkan korban hilang tercatat 518 orang. Angka tersebut berasal dari Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.