Blok7.id – Setelah maraknya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ia menegaskan, keamanan pangan tidak bisa ditawar dan harus menjadi prioritas utama.
“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan,” tegas Luthfi dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terkait MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (6/10/2025).
Rapat itu diikuti sekitar 4.000 peserta, mulai dari mitra SPPG, ahli gizi, bupati dan wali kota, hingga perwakilan instansi terkait di lingkungan Pemprov Jateng.
Luthfi menekankan, setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.
“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.Saat ini, Jawa Tengah telah memiliki 1.596 SPPG yang aktif beroperasi, dan jumlah itu ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun.
Luthfi meminta pengawasan dilakukan menyeluruh, mulai dari dapur produksi, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.
“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response (respon cepat), agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menugaskan Dinas Kesehatan untuk memperketat verifikasi lapangan dan memastikan seluruh dapur penyedia MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” kata Luthfi.
Menurutnya, program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak, tetapi juga membawa efek ekonomi bagi daerah.
“Program ini multiefek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional RI Dadan Hindayana mengungkapkan, secara nasional telah berdiri lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi, yakni 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional.
“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” kata Dadan.
Ia menambahkan, nilai investasi BGN yang digelontorkan ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun, menjadi dorongan besar bagi industri pangan lokal.
“Ini menjadi dorongan luar biasa bagi industri pangan lokal, dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” ujarnya.
Dadan menegaskan, BGN akan memperketat standar operasional SPPG melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Setiap pengelola diminta menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, dan menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat.
“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” tegasnya.
Ke depan, kata Dadan, BGN bersama lintas kementerian seperti Kemenkes, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kemendagri akan terus bersinergi melakukan pengawasan terpadu guna menjaga mutu dan keamanan program MBG di seluruh Indonesia.
Foto Humas