BLORA, Blok7.id – Kritik keras terhadap dugaan pemborosan anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD Kabupaten Blora kembali mencuat. Kali ini datang dari aktivis nasional asal Blora, Mat Tohek, yang dikenal dengan gaya protes unik dan tajam.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Setelah sebelumnya menggelar aksi jalan kaki ‘miring’ sambil berorasi di sejumlah titik strategis di pusat Kota Blora, Rabu (12/11/2025), Mat Tohek bersama sejumlah rekannya kini tengah menyiapkan gerakan lanjutan berupa pemasangan 1000 selebaran dan banner di 16 kecamatan se-Kabupaten Blora.
Langkah tersebut menjadi bentuk protes terbuka terhadap dugaan pemborosan anggaran kunker DPRD Blora yang dinilai tidak memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Jalan kaki miring itu simbol dari kebijakan yang juga miring. DPRD seharusnya lurus memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan jalan-jalan ke luar kota tanpa arah dan hasil,” tegas Mat Tohek saat orasi di depan Kantor DPRD Blora.
Desak Kejari Tindak Dugaan Kunker Fiktif
Tohek mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora segera membuka kembali penyelidikan atas dugaan kunker fiktif yang pernah menyeret mantan pimpinan DPRD Blora dalam kasus korupsi bernilai miliaran rupiah.
Ia menilai, praktik kunker selama ini hanya menjadi ajang pemborosan anggaran tanpa hasil konkret yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Uang rakyat seharusnya kembali ke rakyat, bukan untuk membiayai perjalanan seremonial tanpa manfaat,” ujarnya tajam.
Isi Tuntutan Aksi, Blora Melawan Boros Anggaran
Dalam selebaran yang bakal disebar ke ribuan titik, terdapat sejumlah tuntutan utama, antara lain :
- Evaluasi total kegiatan kunker DPRD Blora yang dinilai hanya menguras anggaran daerah.
- Alihkan anggaran kunker ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, UMKM, dan kebudayaan.
- Transparansi wajib, setiap kunker harus memiliki laporan terbuka berisi agenda, lokasi, hasil temuan, dan tindak lanjutnya.
- Hentikan kunker seremonial. Hasil kunjungan harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata seperti Perda atau rekomendasi pembangunan.
- Tindak tegas penyalahgunaan dana kunker fiktif, agar kepercayaan publik terhadap DPRD bisa dipulihkan.
- Libatkan masyarakat dan media sebagai pengawas aktif setiap kegiatan DPRD.
Gelombang Kritik Kian Menguat
Gerakan Mat Tohek dan kawan-kawan diperkirakan akan memicu gelombang diskusi publik baru di Blora.
Isu pemborosan anggaran ini bukan kali pertama mencuat, sebelumnya sejumlah laporan audit dan kasus hukum pernah menyinggung dugaan kunker fiktif yang merugikan keuangan daerah miliaran rupiah.
Dengan langkah menyebarkan 1000 selebaran dan banner ke seluruh kecamatan, Tohek berharap gerakan moral ini menjadi peringatan keras bagi para wakil rakyat agar kembali ke jalur yang benar.
“Kami tidak membenci DPRD. Kami hanya ingin mereka sadar, bahwa setiap rupiah yang mereka gunakan adalah uang rakyat,” pungkasnya. (Hans)