JAKARTA, Blok7.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi ujian serius. Bukan lagi sekadar soal efektivitas program, melainkan dugaan praktik markup pengadaan hingga potensi pemborosan anggaran ratusan miliar rupiah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Isu ini mencuat setelah konten kreator Aryo Pamungkas membeberkan dugaan kejanggalan harga motor listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam videonya yang viral, Aryo menyebut motor yang dibeli pemerintah seharga Rp42 juta per unit diduga memiliki padanan di pasar global dengan harga hanya sekitar Rp10 jutaan.
“Ini baru kasus markup, guys. Kasus yang kemarin viral itu nggak ada apa-apanya,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut tipe yang diduga identik, Kolter ES1 X Pro, dengan spesifikasi yang dinilai serupa. Dari temuan itu, Aryo menghitung potensi selisih anggaran yang mencengangkan. Jika 21 ribu unit motor benar-benar dibeli dengan margin puluhan juta rupiah, potensi pembengkakan bisa menyentuh Rp600 miliar.
Sorotan tak berhenti di situ. Aryo juga menyinggung pengadaan tablet yang disebut mengalami lonjakan harga hingga dua kali lipat, dari kisaran Rp9 juta menjadi Rp18 juta. Ditambah lagi atribut pendukung yang dinilai tidak esensial, kritik publik kian menguat bahwa program ini mulai keluar dari tujuan utamanya, yakni pemenuhan gizi anak.
Respons pemerintah yang dinilai minim penjelasan justru memperkeruh suasana. Di tengah tekanan publik, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana membantah adanya markup. Ia menegaskan harga pembelian motor listrik justru lebih rendah dari harga pasar.
“Harga pasaran Rp52 juta, kita beli sekitar Rp42 juta,” ujarnya.
Namun bantahan ini belum cukup meredam polemik. Fakta baru justru menambah tanda tanya. BGN mengonfirmasi pengadaan telah mencapai 21.801 unit motor, tetapi hingga kini belum didistribusikan karena masih terkendala administrasi Barang Milik Negara (BMN). Situasi ini memunculkan kesan bahwa pengadaan dilakukan tanpa kesiapan sistem distribusi yang matang.
Sorotan juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengaku terkejut dengan pengadaan besar-besaran motor listrik, apalagi jika berasal dari luar negeri. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi melenceng dari tujuan utama program MBG yang seharusnya fokus pada peningkatan gizi masyarakat, bukan belanja alat dalam skala besar.
Di sisi lain, muncul pernyataan berbeda dari Kementerian Keuangan melalui Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut pengajuan anggaran tersebut sebenarnya sempat ditolak. Perbedaan versi antar lembaga ini semakin mempertebal kecurigaan publik adanya persoalan serius dalam tata kelola program.
Kini, desakan audit menyeluruh terhadap MBG dan BGN kian menguat. Publik menuntut kejelasan, siapa yang mengusulkan, siapa yang menyetujui, hingga siapa pihak rekanan dalam pengadaan.
Di tengah narasi efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah, polemik ini menjadi ironi. Jika tak segera dijawab secara transparan, MBG berisiko bukan hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam mengelola uang negara.
(Refaksi/Hans)