Blok7.id – Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti masih tingginya dana milik pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan dan kas daerah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Padahal, di saat yang sama, perekonomian nasional tengah membutuhkan dorongan dari sisi belanja untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang terus menumpuk setiap tahun menjadi sinyal bahwa efektivitas penyaluran belanja daerah masih rendah. Kondisi ini dinilai belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama untuk sektor-sektor produktif yang langsung menyentuh masyarakat.
Pemerintah pusat saat ini sedang berupaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global. Karena itu, percepatan realisasi belanja daerah dinilai penting untuk memperkuat aktivitas usaha sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Ekonom UGM: Fenomena Dana Mengendap Sudah Berpola
Menanggapi persoalan tersebut, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Dr. Evi Noor Afifah , menilai fenomena dana pemda yang mengendap bukanlah hal baru. Menurutnya, kondisi ini perlu dilihat dari pola tahunan agar pemetaan masalahnya lebih jelas.
“Kita perlu cermati data series-nya. Jika memang berpola, maka itu adalah siklus transfer ke daerah dan belanjanya. Berbagai proyek sering kali polanya seperti huruf S sesuai dengan termin pembayarannya,” jelas Evi, Jumat (24/10).
Evi menekankan, percepatan realisasi belanja daerah penting tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga agar program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Fungsi belanja pemerintah adalah mengalirkan dana ke berbagai aktivitas ekonomi. Kalau dibelanjakan sesuai peruntukannya, maka efek penggandanya akan bergerak ke sektor-sektor lain,” ungkapnya.
Cepat Saja Tidak CukupMeski mendorong percepatan penyerapan anggaran, Evi mengingatkan bahwa kecepatan bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Ia menilai kualitas belanja menjadi kunci agar dampak pembangunan benar-benar terasa.
“Belanja pemerintah harus berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi publik,” tegasnya.