PATI, Blok7.id – Menengok Ironi di Tengah Perayaan Kemerdekaan. Momen perayaan Hari Kemerdekaan seharusnya menjadi ajang refleksi dan introspeksi bagi seluruh elemen bangsa, tak terkecuali para pejabat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Namun, ditengah gemerlapnya upacara dan lomba, kita kerap kali disuguhi tontonan yang memilukan. Alih-alih berbenah dan melayani, sebagian pejabat justru memperlihatkan perilaku yang kontradiktif dengan nilai-nilai luhur kemerdekaan.
“Jangan Bikin Gaduh,” Kalimat Usang yang Menyesatkan. Seperti yang Anda sampaikan, frasa “kondusifitas” dan “jangan bikin gaduh” seolah menjadi mantra wajib para pejabat. Kalimat ini seringkali dilontarkan kepada masyarakat yang menyuarakan aspirasi atau protes. Ironisnya, kegaduhan yang sesungguhnya justru seringkali bersumber dari ucapan dan tindakan mereka sendiri.
Contoh nyata yang Anda berikan, “mau pendemo cuma 5.000, 50.000 pun saya tidak gentar,” adalah cerminan arogansi kekuasaan yang sangat berbahaya. Sikap seperti ini bukan hanya meremehkan suara rakyat, tetapi juga memicu potensi konflik yang lebih besar. Ketika pejabat merasa dirinya di atas segalanya, mereka akan cenderung abai terhadap kritik dan masukan. Mereka lupa bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak untuk bertindak semena-mena.
Siapa yang Sebenarnya Bikin Gaduh?
Jika kita telusuri lebih dalam, kegaduhan seringkali berawal dari kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kebijakan yang mementingkan kepentingan kelompok atau pribadi, alih-alih kesejahteraan bersama, adalah biang keladi utama. Ketika rakyat bereaksi, mereka dituduh sebagai pembuat gaduh. Padahal, mereka hanya menjadi korban dari kebijakan yang zalim.
Disinilah letak fenomena terbalik yang Anda sebutkan. Rakyat yang menderita akibat kebijakan yang salah justru diminta untuk diam. Sementara pejabat yang membuat kesalahan, dengan entengnya melemparkan tanggung jawab dan menyalahkan masyarakat. Mereka berdalih, “pagi tempe, sore dele,” yang artinya tidak konsisten dan mudah berubah-ubah demi kepentingan sesaat.
Mentalitas seperti ini sangatlah merusak. Seorang pejabat seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan penguasa. Sikap mengeles dan mungkir dari kesalahan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Mereka lupa bahwa kemerdekaan yang mereka rayakan adalah hasil perjuangan para pahlawan yang rela berkorban demi tegaknya keadilan, bukan untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang.
Introspeksi adalah Kunci. Ditengah perayaan kemerdekaan, seharusnya para pejabat melakukan introspeksi diri. Mereka harus bertanya pada diri sendiri:
Apakah kebijakan yang saya buat sudah benar-benar berpihak pada rakyat?
Apakah saya sudah mendengarkan aspirasi masyarakat dengan tulus?
Apakah saya sudah menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas?
Jika jawabannya belum, maka sudah saatnya untuk sadar dan berbenah. Bukan masyarakat yang harus disalahkan, tetapi para pejabat yang harus ditegur dan diingatkan. Hanya dengan kesadaran dan introspeksi yang mendalam, kita bisa membangun Indonesia yang adil dan makmur, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya.
Bagaimana menurut Anda, langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan fenomena pejabat yang abai ini?
Tahun lalu geger tentang statement “jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, namun pikirkan apa yang kamu berikan kepada negara” sebuah pidato oleh pejabat yang dilontarkannya dengan lantang.
Namun, lihatlah sekarang. Rakyat diperas untuk memenuhi nafsu para pejabatnya, mulai mobil mewah sampai urusan perlendiran.
Pernyataan tersebut rasanya masih relevan untuk di refleksikan yaitu, apa yang para pejabat berikan kepada rakyat?. Peraturan tak masuk logika?. Pernyataan tanpa pikir panjang?.
Sekali lagi, selamat merayakan kemerdekaan, walaupun kita masih begini-gini saja. (Laili)