Semarang. Blok7.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak sejalan dengan arah reformasi nasional yang telah berjalan sejak 1998.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pandangan itu disampaikan Haedar usai menghadiri kegiatan di Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis (29/1/2026) malam.
Menurutnya, reformasi yang telah ditempuh lebih dari dua dekade justru melahirkan penataan kelembagaan yang menempatkan institusi strategis langsung di bawah Presiden.
“Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risiko dan capaian pentingnya. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,” kata Haedar.
Ia menilai, alih-alih mengubah kembali struktur kelembagaan, yang lebih dibutuhkan saat ini adalah penguatan dan konsolidasi reformasi itu sendiri. Perubahan struktur, menurutnya, berpotensi memunculkan persoalan baru tanpa menyentuh akar masalah.
Haedar menegaskan, berbagai persoalan yang muncul di institusi negara semestinya diselesaikan melalui pembenahan internal.
Hal itu berlaku tidak hanya bagi Polri, tetapi juga TNI dan lembaga pemerintahan lainnya.
“Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” tegasnya.
Ia juga menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sudah sejalan dengan platform dan semangat reformasi nasional pascareformasi 1998.Haedar meyakini pandangan tersebut tidak berdiri sendiri.
Menurutnya, banyak organisasi kemasyarakatan memiliki sikap serupa dalam melihat arah pembenahan institusi negara.
“Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi,” pungkas Haedar.