BLORA, Blok7.id – Gelombang kemarahan petani tebu di Kabupaten Blora akhirnya mencapai titik didih. Koordinator lapangan aksi 2 April 2026, Wahyuningsih, secara tegas menyebut aksi besar-besaran ini sebagai luapan kekecewaan atas janji yang tak pernah ditepati.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Sudah bosan dijanji-janji. Tidak ada action sama sekali,” tegasnya saat dikonfirmasi, Minggu (29/3/2026).
Menurut Wahyuningsih, persoalan mandeknya operasional Pabrik Gula GMM bukanlah masalah baru. Ia menyebut kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian konkret, bahkan hingga pergantian pimpinan BULOG.
“Dirut sudah ganti, tapi tetap saja tidak ada perubahan. Kami dari APTRI sudah lebih dari dua tahun menyuarakan ini,” ujarnya.
Tekanan terhadap pemerintah pusat baru memuncak tahun ini bukan tanpa alasan. Harapan musim giling 2026 disebutnya hanya tinggal mimpi. Sejak pabrik berhenti beroperasi pada awal 2025, tak ada tanda-tanda perbaikan.
“Tidak ada niatan untuk beroperasi di 2026. Ini yang membuat petani akhirnya bergerak,” katanya.
Dampaknya, menurut Wahyuningsih, akan sangat menghantam ekonomi petani. Ia memperingatkan potensi kehancuran harga tebu di Blora jika pabrik tetap tidak beroperasi.
“Harga tebu pasti ambyar. Tidak ada nilai tawar. Sekitar 8.000 hektare tebu bisa tidak tertebang. Trauma 2025 akan terulang, bahkan lebih parah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti sikap pabrik gula di wilayah lain yang dipastikan akan memprioritaskan tebu milik internal mereka, bukan petani lokal Blora.
Di sisi lain, pemerintah daerah disebut sudah berupaya memfasilitasi penyelesaian. Audiensi dengan DPRD hingga pertemuan di Jakarta telah dilakukan berulang kali. Namun hasilnya nihil.
“Sudah dua kali ke Jakarta, audiensi juga sudah. Tapi tetap saja, Bulog hanya janji alias omon-omon alias zonk,” katanya.
Kerugian yang mengintai pun bukan sekadar persoalan petani, melainkan ekonomi daerah secara luas. Dengan kapasitas giling 4.000 ton per hari selama 150 hari, potensi perputaran uang bisa mencapai lebih dari Rp400 miliar per tahun.
“Ini aset Blora. Kalau mati, ekonomi daerah ikut terpukul,” tegasnya.
Meski demikian, Wahyuningsih menilai kasus ini tidak akan langsung memicu gelombang serupa di daerah lain. Ia menyebut kondisi Blora sebagai anomali.
“Daerah lain pabriknya sehat. Hanya di Blora yang dibiarkan mati pelan-pelan jadi rongsokan,” ujarnya.
Aksi yang akan melibatkan 5.000 petani dan 200 truk ini dipastikan berlangsung damai dengan pengawalan kepolisian. Namun, tuntutan mereka jelas, yakni didengar langsung oleh Prabowo Subianto.
“Hanya beliau yang bisa menyelesaikan ini. Kalau bukan, nanti omon-omon lagi,” katanya.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, petani mengancam akan membawa aksi ke tingkat lebih tinggi.
“Langkah berikutnya, kami akan ngluruk atau serbu Jakarta,” ujarnya lugas.
Di tengah kebuntuan ini, muncul pula dorongan agar pengelolaan pabrik diserahkan kepada pihak yang benar-benar ahli, termasuk membuka opsi ke swasta.
Menurut Wahyuningsih, stagnasi ini menunjukkan adanya kegagalan tata kelola.
“Jelas salah manajemen. Makanya rugi terus,” katanya.
Pihak yang paling dirugikan, menurutnya, adalah petani. Terlebih banyak dari mereka menggantungkan modal dari pinjaman Bank seperti BRI.
“Kalau tebu tidak tertebang, bagaimana kami bayar pinjaman?” ucapnya.
Aksi 2 April nanti bukan sekadar demonstrasi. Ini adalah peringatan keras, yakni kesabaran petani tebu Blora telah habis. Jika negara terus abai, gelombang perlawanan dipastikan akan semakin besar.
“Nanti Selasa, kita ada pertemuan lagi untuk koordinasi terakhir sebelum Kamis,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Ketua APTRI Blora, Sunoto, hingga saat ini belum memberikan tanggapan saat dimintai keterangan oleh tim media ini.
(Redaksi/Hans)