BLORA, Blok7.id – Gelombang kritik di Blora belum mereda. Setelah pamflet bernada protes soal dugaan tebang pilih viral, kini muncul pamflet baru yang justru bernuansa ‘apresiasi sarkastik’ terhadap aparat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Bravo Polres Blora! Ayo Pak Polisi, tindak juga sumur minyak Plantungan, Soko dan yang lainnya. Jangan cuma sumur minyak Gandu aja pak. Biar bisa dibilang adil. Polres Blora keren!”, Kamis (9/4/2026).
Alih-alih pujian, publik membaca kalimat itu sebagai sindiran keras. Pesannya jelas, penegakan hukum dianggap belum menyentuh semua titik secara merata.
Sebelumnya, pamflet lain juga ramai beredar dengan nada lebih lugas mempertanyakan alasan penindakan yang hanya menyasar wilayah Gandu, sementara Plantungan dan Soko seolah luput dari tindakan.
Dua pamflet ini kini menjadi simbol keresahan yang sama yakni, rasa ketidakadilan di tengah penertiban sumur minyak ilegal.
Sorotan Tak Lagi ke Polisi Saja
Seorang tokoh senior Blora menegaskan, polemik ini bukan semata tanggung jawab aparat.
“Selain polisi, ini tidak lepas dari tanggung jawab Pertamina, Pemkab Blora, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Semua harus berperan aktif untuk masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan ini memperluas arah kritik, bahwa persoalan sumur minyak rakyat adalah masalah sistemik, bukan sekadar operasi penertiban.
Dugaan Ketimpangan dan Peta Kepentingan
Diskursus di ruang publik bahkan berkembang lebih jauh. Dalam percakapan grup WhatsApp, seorang warga, Gawik menyebut adanya dugaan ‘plot-plotan kekuasaan’ di wilayah Kendeng Utara, termasuk di kawasan Plantungan.
Ia mempertanyakan siapa pihak-pihak di balik aktivitas di lapangan tertentu, serta mengapa penindakan tidak berjalan seragam.
“Cikal bakal kekisruan ini embrionya di lapangan Plantungan, lalu menyebar ke wilayah lain. Tapi seperti dibiarkan, seolah ada cetak biru yang sama,” tulisnya.
Pernyataan itu memang belum terverifikasi, namun mencerminkan tingkat kecurigaan publik yang semakin tinggi.
Pertamina, Pemkab, dan ESDM di Pusaran Tekanan
Sebagai pemegang wilayah kerja migas, Pertamina berada di posisi sulit. Di satu sisi harus menjaga aturan dan keselamatan, di sisi lain berhadapan dengan realitas ribuan warga yang menggantungkan hidup pada sumur rakyat.
Pemerintah daerah juga dinilai belum maksimal menjadi penengah. Proses legalisasi lambat, solusi ekonomi alternatif minim, sementara konflik terus berulang.
Di level pusat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama SKK Migas dinilai belum menghadirkan kebijakan yang benar-benar menyelesaikan persoalan di lapangan.
Akibatnya, pola lama terus berulang, yakni ilegal, ditindak, warga terdampak, lalu muncul konflik baru.
Warga: Kami Cuma Ingin Hidup
Di tengah tarik-menarik kepentingan, warga menjadi pihak paling terdampak. Paijo, warga Gandu, menyuarakan kegelisahan yang kini banyak diamini masyarakat.
“Yang adil to pak Polisi. Kami warga Gandu kalau seperti ini sama saja kehilangan mata pencaharian. Bagaimana anak istri kami bisa makan?” ujarnya.
Baginya, sumur minyak bukan soal kaya, melainkan bertahan hidup.
Blora di Titik Kritis
Dua pamflet viral, dari kritik terbuka hingga sindiran ‘Bravo’, menunjukkan satu hal, yakni kepercayaan publik sedang diuji. Jika penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten dan transparan, kecurigaan akan terus berkembang, bahkan mengarah pada isu yang lebih sensitif, yaitu dugaan kepentingan di balik penertiban.
Blora kini berada di titik krusial.
Bukan hanya soal menutup sumur ilegal, tetapi menjawab pertanyaan besar publik, apakah hukum benar-benar ditegakkan secara adil, atau hanya berlaku di tempat tertentu saja?
(Redaksi/Hans)