Jakarta. Blok7.id – Puluhan petani tebu dari Blora mendatangi Kantor Pusat Perum Bulog di Jalan Gatot Subroto No Kav. 49, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026) pagi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Mereka ingin memastikan nasib tanaman tebu mereka tidak terancam akibat penghentian giling tahun sebelumnya.
Sebanyak 35 petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora berangkat ke Jakarta menggunakan bus carter hasil urunan swadaya.
Mereka tiba di lokasi pukul 09.45 WIB dan disambut hangat oleh petugas Bulog. Para petani kemudian diarahkan ke aula kantor Bulog dan disediakan sarapan pagi bergizi tinggi.
Kedatangan mereka juga memberi dukungan moral kepada dua pengurus APTRI yang mengikuti rapat khusus terkait penggilingan tebu di Pabrik Gula (PG) PT GMM Bulog 2026.
Dua pengurus itu adalah Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto, dan Sekretaris APTRI Anton Sudibdyo, S.Ag.
Rapat dipimpin langsung oleh Dirut Bulog, Walikota Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani.
Hadir pula Bupati Blora H. Arief Rohman, SIP., M.Si, Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini, Ketua DPRD Blora H. Mustopa, S.Pdi, serta jajaran pejabat terkait dari Blora dan direksi PG GMM Bulog.
Ketua APTRI Blora Sunoto menjelaskan, Bupati Blora berharap Pabrik Gula GMM Bulog bisa kembali beroperasi untuk giling tebu 2026.
“Mengingat pabrik Gula GMM Bulog merupakan satu-satunya aset di Kabupaten Blora yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ribuan petani tebu Kabupaten Blora,” ujar Sunoto.
Ia menambahkan, keberlangsungan pabrik gula juga berdampak positif pada ekonomi daerah. Apalagi, PG GMM Blora pernah menjadi kiblat pengelolaan tebu di tingkat nasional di era kepemimpinan Dirut PT GMM Bulog, Prof. Dr. Rahmat Pambudy MS.
“Tentu saat ini ketika Presiden Prabowo Subianto sedang mencanangkan swasembada gula 2027 selayaknya pabrik gula PT GMM Bulog harus tetap eksis atau terus melaksanakan penggiling tebu petani di tahun 2026 dengan perubahan pengelolaan secara profesional,” tambah Sunoto.
Sunoto juga menyinggung kerugian petani akibat kebijakan sepihak tahun sebelumnya.
“Mereka semua, kemarin di masa giling 2025 menjadi korban kebijakan sepihak oleh manajemen PT GMM Bulog. Karena secara tiba-tiba giling tebu dihentikan sehingga ribuan hektar tanaman tebu belum tertebang,” katanya.
Petani pun harus menanggung beban hutang yang menumpuk.
“Kalau Pabrik gula rugi pegawainya masih dibayar oleh pihak manajemen pabrik gula tapi bagi petani rugi sebagai akibat kecerobohan pengelolaan pabrik gula yang tidak profesional sehingga dua buah boiler pabrik gula bledos,” tutur Sunoto.
Anton Sudibdyo menambahkan, sejak kepemimpinan Dirut PT GMM Bulog Prof. Dr. Rahmat Pambudy MS, nasib petani selalu kurang beruntung. Dulu, rendemen tinggi, harga tebu lebih baik, dan pembayaran lancar. Namun kini pabrik gula mengalami kerusakan mesin serius di tengah musim giling 2025.
“Berkenaan dengan hal tersebut manusia mohon agar pabrik gula PTGMM Bulog segera transmisikan dengan penempatan dua boiler yang rusak dengan boiler yang baru. Selain itu mohon agar dilaksanakan reformasi total terhadap sumber daya pengelolaan pabrik gula. Gantikan petugas yang jujur dan profesional yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan tercapainya peningkatan kesejahteraan petani tebu,” ujar Anton.
Respon positif datang dari Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ia setuju agar PG GMM Bulog tetap eksis untuk giling 2026, dengan renovasi dua boiler rusak dan pergantian personel manajemen internal. Dirut Bulog juga berkomitmen menghidupkan kembali sinergi tripartit antara petani, pemerintah daerah, dan pihak pabrikan.
Ia meminta doa restu agar dalam minggu ini, pengajuan dana Rp114 miliar dari Bulog ke Sekretariat Negara bisa disetujui, sehingga renovasi pabrik gula bisa segera dilakukan.
Usai rapat, Bupati Blora dan peserta rapat menemui para petani di aula Bulog. Anton Sudibdyo menyampaikan hasil rapat dengan penuh ekspresi.
“Alhamdulilah, aspirasi para petani Blora diakomodir oleh Dirut Bulog, tinggal menunggu satu langkah lagi persetujuan Sekneg terhadap dana usulan sebesar Rp114 miliar dari Bulog,” jelas Anton.