Jakarta. Blok7.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai polemik tersebut wajar mengingat skala program yang menjangkau puluhan juta penerima manfaat.
Menurut Said, gagasan besar di balik MBG berangkat dari visi presiden untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Ia menilai agenda tersebut memiliki nilai strategis dan urgensi tinggi, mengingat kondisi gizi nasional yang masih mengkhawatirkan.
“Persentase ini tergolong menengah-tinggi, ukuran WHO harus di bawah 10 persen untuk kategori rendah,” ujar Said dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Ia menjelaskan, rata-rata prevalensi gizi kronis anak-anak Indonesia masih berada di angka sekitar 19 persen. Artinya, dari setiap 100 kelahiran, 19 anak mengalami masalah gizi kronis.
Said menyebut, program seperti MBG sejatinya bukan hal baru di dunia. Intervensi gizi melalui School Feeding Program telah lama diterapkan di berbagai negara, mulai dari Tiongkok, Jepang, hingga negara-negara Skandinavia seperti Finlandia dan Norwegia. Model tersebut kemudian diadopsi negara berkembang seperti India dan Brazil.
“Hasilnya cukup sukses,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia menegaskan, MBG memiliki cita-cita mulia dan patut mendapat dukungan luas. Meski demikian, ia tak menutup mata bahwa pelaksanaannya masih menyimpan banyak kekurangan.
“Bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan di sana sini, justru itulah peran dan tugas DPR, seperti saya di Badan Anggaran untuk memberikan saran saran yang konstruktif, agar tata kelolanya semakin baik, sehingga target intervensinya tercapai,” pesannya.
Said kemudian memaparkan tiga poin penting untuk memperbaiki tata kelola MBG. Pertama, perbaikan manajemen dapur atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Tahun ini, pemerintah menargetkan 35.270 SPPG beroperasi. Sebagian besar dikelola masyarakat, baik yayasan sosial maupun perorangan.
“Ini hal yang bagus, membuka partisipasi masyarakat. Namun sebagian yang diberikan kewenangan membuka dapur, mencoreng kepercayaan itu,” ujar politisi asal Madura tersebut.
Ia menyoroti praktik sebagian pengelola dapur yang tidak patuh terhadap standar pelayanan dan menu gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Atas praktik ini, saya menyarankan BGN mengeluarkan daftar hitam rekanan, pengelola dapur yang nakal. Mereka perlu dicoret sebagai rekanan BGN, dan bila perlu di meja hijaukan,” tegasnya.
“Sebab, karena ulahnya membahayakan anak-anak penerima manfaat, dan membuat target intervensi gizi yang di canangkan oleh Presiden Prabowo menjadi tidak tercapai,” tambahnya.
Kedua, Said mendorong evaluasi target penerima manfaat per SPPG. Dari semula 3.000 siswa, idealnya diperkecil menjadi maksimal 1.500–2.000 siswa.
Dengan cakupan yang lebih kecil, proses memasak dinilai lebih cepat dan pengiriman makanan bisa menyesuaikan jam sekolah, sehingga kualitas dan higienitas makanan tetap terjaga.
Ketiga, ia meminta BGN melibatkan pemerintah daerah dan desa sebagai bagian dari sistem pengawasan. Pemda dan desa dinilai penting untuk memberi rekomendasi kelayakan SPPG, mengusulkan daftar hitam rekanan, serta melakukan tindakan antisipasi atas makanan yang tidak layak konsumsi.
Menurut Said, hal ini penting karena BGN tidak memiliki struktur instansi vertikal hingga ke bawah, sementara jika terjadi masalah di lapangan, pemerintah daerah juga yang harus turun langsung menangani dampaknya.