Blok7.id – Program Makan Bergizi Gratis Blora Diawasi Ketat, 55 Dapur Dikejar Sertifikat HigienePemerintah Kabupaten Blora memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur penyelenggara program Sekolah Pusat Pangan Gizi (SPPG).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, menegaskan semua dapur wajib memenuhi standar higienis dan sanitasi sebelum batas waktu yang ditetapkan.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Kabupaten Blora, Senin (13/10/2025). Acara dihadiri Forkopimda, Korwil SPPG, Kepala Dinas terkait, Forkopimcam se-Blora, para Kepala Puskesmas, dan ahli gizi dari seluruh dapur SPPG di daerah itu.
Menurut Wabup, saat ini ada 55 dapur SPPG yang beroperasi di Blora. Seluruhnya diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama kelayakan dapur.
“Kami minta kepada ahli gizi untuk memperhatikan menu yang disajikan, menyampaikan kepada kepala SPPG nya untuk memenuhi persyaratan SLHS dan untuk tester harus punya, seperti arahan BGN, dan itu saya batasi sampai tanggal 1 November,” ujarnya.
“Kalau tidak, saya akan tutup sementara (SPPG-nya) dan saya akan laporkan ke BGN,” tegasnya.
Wabup memastikan Pemkab Blora siap memberikan pendampingan agar semua dapur bisa memenuhi standar sebelum tenggat waktu. Ia juga menegaskan pentingnya setiap dapur memiliki tester makanan sebagai bagian dari kontrol mutu.
Rakor tersebut, kata Sri Setyorini, juga digelar untuk menyatukan visi seluruh pihak terkait.
“Karena banyaknya aduan yang masuk ke kami selaku Satgas, makanya pada hari ini kami undang seluruh ahli gizi untuk menyatukan visi dan persepsi tentang makanan yang bergizi untuk anak itu yang apa, untuk anak-anak sekolah seperti apa, jadi tidak sembarangan menyajikan,” jelasnya.
Dalam forum itu, para ahli gizi juga diminta memaparkan langsung proses kerja mereka, kendala di lapangan, dan solusi yang dihadapi.
“Tadi dipanggil satu per satu, itu tanpa pemberitahuan dulu, spontan semua, kita ingin tahu kesiapan ahli gizi itu seperti apa,” imbuhnya.
Forkopimcam Diminta Bergerak Cepat
Tak hanya soal kebersihan dapur, Wabup juga memerintahkan Forkopimcam agar segera menggelar koordinasi dengan para kepala desa di wilayahnya. Hal ini bertujuan mendata ulang sasaran penerima manfaat program MBG.
“Kami mohon kepada Pak Camat selaku koordinator wilayah masing-masing kecamatan, untuk segera merapatkan hal ini bersama Kapolsek, Danramil sekaligus kepala desa, yang terkait dengan berdirinya SPPG di tempat itu, ada berapa yang sasaran yang harus dilayani,” pintanya.
Selain pendataan, Wabup juga menyoroti pentingnya dilakukan pemetaan ulang (mapping) terhadap sebaran dapur dan penerima manfaat program MBG.
“Akan kami adakan mapping ulang adanya SPPG yang sudah beroperasi dan penerima manfaatnya, kalau ada yang overload kita geser, kita mapping ulang,” ujarnya.
“Setelah mendapat masukan dari pak camat, kami beri waktu satu minggu, kita mapping lagi, kita geser-geser,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh disalahgunakan.
Menurutnya, biaya operasional dan sewa sudah diatur secara terpisah, sehingga dana Rp10.000 per penerima manfaat wajib sepenuhnya digunakan untuk pembelian bahan makanan.
Peran Vital Ahli Gizi di Balik Dapur SPPG
Salah satu ahli gizi, Nur Intan dari SPPG Karangjati 1 (SPPG Larasati Blora), turut berbagi pengalaman mengenai peran penting tenaga gizi dalam menjaga mutu makanan.
Ia menjelaskan, ahli gizi terlibat penuh sejak tahap perencanaan menu, pengawasan bahan baku, hingga distribusi makanan.
“Jadi ketika ada bahan makanan yang datang akan dilakukan penyortiran jika ada bahan makanan yang terindikasi busuk atau berlubang itu kita mengajukan retur ke supplier,” kata Intan.
Setelah bahan baku lolos seleksi, ahli gizi melakukan briefing harian kepada tim dapur mengenai menu yang akan dimasak. Di SPPG Karangjati 1, proses pengolahan dilakukan dalam tiga kloter pengantaran.
“Ahli gizi berperan pada proses pengolahan ini dimana ahli gizi berperan untuk melakukan QC (quality control) atau uji organoleptic pada proses pemasakan dan juga ahli gizi berperan membuat sampel,” jelasnya.
Tahap berikutnya adalah pemorsian, di mana ahli gizi menyiapkan golden sample contoh porsi makanan yang sesuai standar gizi.Dalam contoh tersebut, ahli gizi menentukan takaran nasi, sayur, lauk seperti ayam, hingga potongan buah agar sesuai kebutuhan anak.
“Setelah itu nanti ada uji organoleptic, pagi biasanya kita juga melakukan tester sendiri, jadi kita pagi mencicipi makanannya sekiranya ini tadi yang diantarkan pagi masih layak atau tidak, kemudian yang siang kita juga coba makan lagi sama seperti yang diantarkan tadi apakah masih layak dikonsumsi atau tidak,” paparnya.
Selain pengawasan di dapur, komunikasi dengan pihak sekolah juga terus dijaga.
Menurut Intan, jika ada menu yang kurang cocok atau keluhan dari sekolah, pihak SPPG segera menyesuaikan dan mengganti menu agar tetap diterima dengan baik oleh anak-anak.