BLORA, Blok7.id – Roda pembangunan di lebih dari 80.000 desa se-Indonesia terancam lumpuh. Pasalnya, Dana Desa (DD) tahap kedua yang seharusnya sudah cair dan digunakan sejak pertengahan September, hingga hari ini belum bisa dibelanjakan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kondisi ini memicu keresahan luar biasa di kalangan Kepala Desa. Dana yang mencapai 60% dari total pagu anggaran desa tersebut terkendala serius akibat dugaan kerusakan pada aplikasi Opspam (Online Monitoring SPAN), sebuah sistem krusial yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pusat.
Muslih, Kepala Desa Plosorejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, mengungkapkan kekesalannya.
“Semestinya Dana Desa tahap kedua sudah bisa dicairkan pertengahan bulan lalu. Sampai sekarang belum cair, padahal itu 60% dari pagu anggaran kami. Informasi dari grup para Kepala Desa, dikarenakan ada gangguan di aplikasi Opspam. Ini bikin kami resah dan mumet. Proyek infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi ketahanan pangan mandek,” ujar Muslih.
Dampak dari terganggunya aplikasi Kemenkeu ini bersifat nasional, menghambat realisasi proyek-proyek fisik dan program ekonomi ketahanan pangan di puluhan ribu desa.
Keresahan ini lantas memunculkan reaksi keras. Di kalangan Kepala Desa se-Blora, dan bahkan diduga meluas ke seluruh Indonesia, muncul usulan untuk kembali turun ke jalan, berdemonstrasi ke Kemenkeu.
”Kita heran, bagaimana mungkin aplikasi tingkat nasional kok bisa rewel begitu? Ini jelas mengganggu roda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa. Kalau Dana Desa tidak bisa dicairkan, jangan-jangan ada sabotase! Harus dicari jalan keluar, agar tidak terulang kembali,” tegas Muslih, menyiratkan kecurigaan atas gangguan sistem yang dinilai aneh tersebut.
Sementara itu, Ketua DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Blora, Agung Heri Susanto, mengamini fakta kelambatan pencairan Dana Desa tersebut, yang sepenuhnya disebabkan oleh gangguan aplikasi pusat.
“Situasi ini semakin ironis dan dianggap sebagai anomali di mata publik,” katanya.
Pengamat Ekonomi dan Sosial Blora, Kurnia Adi, menyoroti kontradiksi antara kondisi di lapangan dengan kebijakan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa.
”Ini adalah anomali. Di mana Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa getol mendorong penyerapan anggaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, bahkan tidak segan-segan akan menarik anggaran yang tak terserap hingga akhir bulan Oktober nanti,” ungkapnya.
“Tapi di sisi lain, anggaran Dana Desa justru terkendala oleh gangguan aplikasi. Padahal nilainya cukup besar jika benar seluruh Desa se-Indonesia mengalami, bisa mencapai puluhan triliun tak terserap. Ada apa dengan negeri ini,” kritik Kurnia Adi, mempertanyakan efektivitas Kemenkeu dalam menjaga sistem vital anggaran negara.
Keterlambatan ini bukan hanya menunda pembangunan, tetapi juga berpotensi mematikan geliat ekonomi desa di saat pemerintah pusat gencar mendorong percepatan penyerapan anggaran.
“Masyarakat kini menanti langkah cepat dan tanggap dari Kementerian Keuangan untuk menormalkan kembali aplikasi Opspam dan mencairkan Dana Desa demi menyelamatkan pembangunan di akar rumput,” pungkasnya. (Hans)