BLORA, Blok7.id – Kinerja PT Blora Patra Energi (BPE), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor energi, kembali menjadi sorotan serius masyarakat kritis Blora.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Melalui surat resmi bernomor 01/SKM/XI/2025, warga menagih komitmen peningkatan lifting minyak dan mendesak dilakukan evaluasi total hingga audit investigatif terhadap jajaran pimpinan BUMD tersebut.
Surat yang dikirim kepada Gubernur Jawa Tengah, Bupati Blora, Sekda, hingga Ketua DPRD Blora itu secara khusus menyinggung peran Seno Margo Utomo saat menjabat sebagai Komisaris PT BPE.
Menurut masyarakat, janji Seno terkait peningkatan lifting minyak untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum menunjukkan hasil signifikan.
Dugaan Praktik yang Merugikan Daerah
Dalam surat tersebut, masyarakat mengungkapkan bahwa realisasi kinerja PT BPE dinilai masih jauh dari optimal. Mereka bahkan menyampaikan kecurigaan adanya praktik-praktik yang dianggap menghambat peningkatan lifting minyak dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Dugaan itu, menurut masyarakat, memunculkan istilah yang mereka sebut sebagai ‘mafia’ dalam sektor perminyakan lokal.
Situasi ini dianggap bertentangan dengan mandat pembentukan BUMD sebagaimana diatur dalam PP No. 54/2017 tentang BUMD serta Perda Penyertaan Modal Daerah. Senin, (24/11/2025).
Tiga Tuntutan Mendesak
Untuk menanggulangi dugaan persoalan tersebut, masyarakat kritis Blora mengajukan tiga tuntutan utama kepada Gubernur dan Bupati:
- Melakukan evaluasi menyeluruh dan audit investigatif terhadap Komisaris serta Direksi PT BPE.
- Menindak tegas oknum yang menurut mereka diduga menghambat peningkatan lifting dan menyebabkan potensi kebocoran pendapatan daerah.
- Memastikan kontribusi nyata PT BPE terhadap PAD, termasuk mendorong pengambilalihan dan penertiban kegiatan sumur minyak ilegal di Gandu Bogorejo, Plantungan, dan Ngiyono Japah.
Masyarakat juga mempertanyakan keputusan penunjukan kembali Seno Margo Utomo sebagai Komisaris.
Mereka menilai kinerja sebelumnya belum memenuhi ekspektasi sebagaimana janji awal yang pernah disampaikan.
“Kami memohon tindak lanjut yang cepat dan transparan,” tulis perwakilan Masyarakat Kritis Blora dalam surat bertanggal 20 November 2025 tersebut. (Hans)