JAKARTA, Blok7.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali melontarkan kritik tajam terhadap meredupnya fungsi kontrol media dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam sebuah forum jurnalisme di Jakarta, Minggu (16/11/2025), Purbaya menilai banyak insan pers belakangan ini tidak lagi seagresif dulu dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, tren melemahnya kritik media bukan hanya persoalan idealisme jurnalistik, tetapi juga berdampak nyata pada kondisi ekonomi nasional.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah pemimpin redaksi yang ditemuinya mengeluhkan penurunan pendapatan industri media.
“Saya tadi sempat ngobrol dengan beberapa pemred. Mereka bilang bisnis media lagi seret. Tapi saya jawab, salah satu penyebabnya ya karena kritik dari media makin jarang terdengar,” kata Purbaya.
Ia menegaskan bahwa suara pers yang lemah akan berimbas pada kualitas kebijakan pemerintah. Ketika kritik meredup, potensi kesalahan langkah makin besar dan ujungnya dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, termasuk keberlangsungan bisnis media itu sendiri.
“Kalau pemerintah salah langkah dan tidak ada yang mengingatkan, ya akhirnya dampaknya ke ekonomi. Ketika ekonomi melemah, media juga kena imbasnya. Jadi ada tanggung jawab moral di situ,” ujar Purbaya.
Tak berhenti di situ, ia secara blak-blakan menyebut banyak jurnalis kini lebih memilih diam ketimbang kritis.
“Beberapa tahun ini saya lihat jurnalisnya mingkem semuanya. Kurang galak, nggak pernah kasih kritik,” ucapnya.
Meski demikian, Purbaya tetap mendorong kritik yang konstruktif. Ia meminta media menjalankan fungsi kontrol secara profesional, tajam, tetapi memberi solusi.
“Ke depan, saya berharap kritik disampaikan dengan cara yang profesional. Kalau bisa, kritiknya jelas dan ada pencerahannya,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Forum Pemred Indonesia, Retno Pinasti, menilai pemerintah juga perlu menunjukkan komitmen konkret terhadap keberlanjutan industri pers. Salah satu usulan yang didorong adalah insentif pajak bagi perusahaan media yang kredibel dan memenuhi standar verifikasi.
“Kami mendorong konsep ‘no tax for knowledge’. Artinya, lembaga jurnalistik yang kredibel dan memberi manfaat informasi bagi masyarakat perlu mendapat keringanan pajak agar bisa terus bertahan,” terang Retno.
Pernyataan Purbaya dan respons para pemimpin media kembali menegaskan urgensi hubungan dua arah antara pemerintah dan pers, jurnalisme yang kritis dan berkualitas, serta kebijakan negara yang mendukung keberlanjutan industri informasi. (Hans)