JAKARTA, Blok7.id – Perseteruan data mengenai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat yang mengendap di perbankan semakin memanas.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan tantangan keras kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), untuk tidak hanya mengandalkan stafnya, melainkan mengecek langsung sumber data, yakni Bank Indonesia (BI).
Polemik ini muncul setelah Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa BI mencatat dana APBD Jabar sebesar Rp4,1 triliun menganggur di bank dalam bentuk deposito. Data ini kemudian disanggah oleh Gubernur KDM.
Menanggapi sanggahan tersebut, Purbaya tidak mundur. Ia justru menyindir bahwa informasi yang diterima KDM dari stafnya bisa jadi tidak akurat.
”Tanya saja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh,” ujar Menkeu Purbaya dengan nada tajam kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa angka Rp4,1 triliun yang ia sebutkan bukanlah data yang main-main.
Menurutnya, data tersebut valid karena merupakan laporan resmi dari pihak perbankan yang kemudian dikumpulkan oleh BI.
”Itu laporan dari perbankan. Data pemerintah, sekian, sekian, sekian,” imbuhnya, menegaskan bahwa tidak ada keraguan pada validitas laporannya.
Tantangan Purbaya ini jelas mendesak KDM untuk segera melakukan verifikasi data secara independen dan menepis keraguan publik mengenai efektivitas serapan anggaran di Pemprov Jabar.
Publik kini menanti respons dan langkah konkret dari Gubernur Dedi Mulyadi menanggapi tudingan yang melibatkan validitas data dan kinerja stafnya ini. (Hans)