BLORA, Blok7.id – Pemerintah Kabupaten Blora kembali menggulirkan narasi besar soal penguatan kemandirian fiskal daerah melalui penyusunan Roadmap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora Tahun 2026–2030 bekerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Namun di balik optimisme yang digaungkan pemerintah, kritik tajam dari masyarakat mulai bermunculan.
Langkah tersebut ditandai dengan kunjungan resmi Pemkab Blora ke Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Selasa (6/1/2026), yang dipimpin langsung Bupati Blora Arief Rohman bersama Wakil Bupati dan sejumlah kepala OPD strategis.
Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa kerja sama dengan IPDN bukan sekadar formalitas, melainkan upaya menghadirkan perencanaan pembangunan berbasis kajian akademik.
“Kajian Roadmap PAD ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat kemandirian fiskal Blora, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menyejahterakan masyarakat,” tegas Bupati Arief Rohman.
Namun pernyataan tersebut justru memantik respons kritis dari Halimah, tokoh perempuan Blora. Ia mempertanyakan substansi dan urgensi program tersebut, yang dinilai terlalu global, normatif, dan berpotensi mengulang pola lama, ramai di perencanaan, gagal di pelaksanaan.
“Yang ingin kami tahu, program peningkatan PAD itu apa saja secara rinci, bukan konsep besar yang ujung-ujungnya tidak jelas. Sudah berjalan berapa lama? Hasilnya bagaimana? Kalau diuji tiga bulan saja tidak membawa kemaslahatan, ya hentikan. Jangan buang-buang APBD,” tegas Halimah, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, APBD adalah uang rakyat, bukan milik pribadi kepala daerah, sehingga penggunaannya harus benar-benar berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat Blora.
“Kalau programnya bagus di rencana tapi zonk di pelaksanaan, harus dihentikan. Masih banyak kebutuhan rakyat yang lebih urgen, seperti jalan rusak di mana-mana, fasilitas pendidikan minim, fasilitas kesehatan belum memadai. Itu jauh lebih penting daripada seremonial kajian,” lanjutnya tajam.
Halimah juga menyoroti kecenderungan Pemkab Blora yang dinilai lebih sibuk mengejar pencitraan, penghargaan, hingga rekor MURI, ketimbang menyelesaikan persoalan mendasar rakyat.
“Selama ini kita sering dapat prestasi, tapi pengamalan di lapangan zonk. Blora dikenal kota jati, tapi hutannya gundul. Blora kaya perantau, tapi jalannya penuh lubang. Fasilitas kesehatan kurang lengkap. Ini soal skala prioritas,” kritiknya.
Ia menegaskan bahwa daerah seharusnya memiliki peta kebutuhan yang jelas, agar belanja daerah tidak habis untuk kegiatan seremonial dan hiburan, tetapi benar-benar menjadi investasi jangka panjang yang bisa dirasakan mayoritas masyarakat.
Lebih jauh, Halimah juga menyinggung minimnya kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya dari sektor minyak dan kayu jati yang selama ini menjadi identitas Blora.
“Blora ini daerah penghasil minyak dan kayu jati, tapi CSR-nya sangat kecil. Larinya ke mana? Kenapa daerah produsen justru miskin? Kita ini kaya tapi rakyatnya miskin,” tegasnya.
Ia menutup kritiknya dengan peringatan keras kepada Pemkab Blora agar peningkatan PAD tidak berhenti sebagai jargon politik.
“Silakan tingkatkan PAD, asal jangka panjang dan jelas manfaatnya. Tapi ingat, hasilnya harus kembali ke rakyat, bukan untuk seremoni. Jangan bangga dengan konsep, tapi lupa membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit. Itu yang paling dibutuhkan rakyat Blora,” pungkas Halimah.
(Redaksi/Hans)