Jakarta. Blok7.id – Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga 14 November 2025 tercatat baru menyentuh 62,99 persen dari total pagu Rp29,5 triliun.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Capaian tersebut mendapat sorotan Komisi V DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (18/11/2025).
“Dalam kesempatan rapat kerja ini, kami perlu mendapat penjelasan dari Menteri Perhubungan tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penyerapan anggaran dimaksud,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat membuka rapat.
Agenda rapat tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2025, tetapi juga membahas rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.
Lasarus mengingatkan adanya kesimpulan rapat 15 September 2025 yang mewajibkan seluruh mitra kerja menyerahkan rincian Satuan Tiga maksimal 30 hari setelah APBN 2026 diketok paripurna.
“Maka sejalan dengan itu, pada kesempatan rapat kerja ini, kami hendak mendengarkan kejelasan dari Menteri Perhubungan tentang rencana kerja kegiatan tahun anggaran 2026, anggaran pendapatan dan belanja negara ke Menteri Perhubungan yang tertuang di dalam buku Satuan Tiga,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Komisi V juga menyinggung apakah penyusunan program 2026 sudah memasukkan berbagai masukan dari pimpinan dan anggota komisi yang diberikan sejak tahap pra-anggaran.
“Apakah telah mengakomodir saran pendapat dan masukan yang sudah disampaikan Komisi V DPR RI mulai dari pra anggaran, pembahasan anggaran, dan sampai pada saat penetapan APBN tahun 2026?” kata Lasarus.
Dalam paparan hasil pengawasan, Komisi V menilai sejumlah hal perlu mendapat perhatian, mulai dari peningkatan disiplin perencanaan, kualitas belanja, hingga penguatan monitoring dan evaluasi kegiatan prioritas. Mereka juga menyoroti pelaksanaan proyek yang membutuhkan percepatan.
“Percepatan penyelesaian pekerjaan terkait dengan pengimbang struktur prioritas seperti peningkatan kegiatan konektivitas antar wilayah, peningkatan keselamatan transportasi dan program padat karya yang didanai APBN sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan akselerasi pelaksanaan program atau kegiatan proyek dalam melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan lelang dini, itu salah satu upaya untuk mempercepat penyerapan,” tutur Lasarus.
Komisi V turut menekankan bahwa program strategis 2026 harus memprioritaskan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung keselamatan dan keamanan di seluruh simpul transportasi, seperti bandara, pelabuhan, terminal, dan layanan keperintisan. Penguatan sistem informasi transportasi terpadu juga menjadi sorotan.
Di sisi lain, Komisi V mendorong peningkatan realisasi PNBP melalui modernisasi infrastruktur, perbaikan tata kelola badan usaha, serta skema kerja sama dengan sektor swasta.
Pagu awal anggaran Kemenhub 2025 mencapai Rp31,45 triliun, namun kemudian direkonstruksi melalui efisiensi sebesar Rp13,73 triliun. Angka tersebut membuat pagu efektif per Januari 2025 tinggal Rp17,72 triliun.
Sepanjang tahun, pagu Kemenhub kembali mengalami perubahan akibat rekonstruksi efisiensi, relaksasi efisiensi, serta luncuran anggaran 2024. Pagu efektif yang disepakati terakhir pada September 2025 adalah Rp29,5 triliun.
Dalam rapat, Menteri Perhubungan menyampaikan data terbaru yani realisasi anggaran per 17 November 2025 telah naik menjadi 65,52 persen atau Rp19,33 triliun dari pagu efektif Rp29,5 triliun.
Adapun anggaran Kemenhub untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp28,48 triliun, dengan sekitar 59 persen diarahkan untuk pengembangan infrastruktur konektivitas.