BLORA, Blok7.id – Perdebatan tentang pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, H.M. Soeharto, kembali mencuat. Banyak pihak pro dan kontra menanggapi wacana ini.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Salah satu suara yang mendukung datang dari Hans, Pemimpin Redaksi (Pemred) Blok7.id, yang menilai Soeharto layak mendapatkan gelar tersebut berdasarkan sejumlah capaian besar semasa pemerintahannya.
“Saat itu saya masih muda dan saya merasakan betul bagaimana kehidupan rakyat jauh lebih stabil dibanding sekarang,” kenang Hans, Senin (10/11/2025).
Menurut Hans, era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto memberikan fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi dan ketertiban nasional.
Ia menilai bahwa berbagai kebijakan pada masa itu berhasil menciptakan kesejahteraan yang merata di tengah rakyat.
Hans menyebutkan beberapa alasan kuat:
- Harga BBM dan sembako murah, sehingga biaya hidup terjangkau oleh masyarakat kecil.
- Motor dan mobil murah, menandakan daya beli rakyat cukup tinggi.
- Swasembada pangan tercapai, membuat Indonesia diakui dunia internasional.
- Korupsi relatif minim, dengan sistem birokrasi yang lebih disiplin dan tegas.
- Situasi kondusif, nyaris tanpa demo besar yang merusak stabilitas.
- Ekonomi stabil, dan nilai rupiah relatif kuat.
- Pendidikan serta kesehatan murah, membuat akses rakyat kecil terhadap kebutuhan dasar cukup terbuka.
- Pembebasan Irian Barat dan penumpasan G30S/PKI, menjadi catatan historis penting dalam menjaga keutuhan NKRI.
- Unggah-ungguh dan sopan santun dijunjung tinggi, mencerminkan karakter bangsa yang beradab.
Hans juga menegaskan, Soeharto bukan hanya Bapak Pembangunan, tetapi juga bisa disebut Bapak Reformasi, karena pada akhirnya beliau memilih mundur secara damai demi menghindari pertumpahan darah dan memberi jalan bagi perubahan politik bangsa.
“Kalau bicara jasa, Soeharto bukan sekadar pemimpin. Ia adalah bagian penting dari perjalanan sejarah Indonesia. Kalau Bung Karno adalah proklamator kemerdekaan, maka Soeharto adalah arsitek pembangunan,” tutur Hans menegaskan.
Meski demikian, Hans juga mengakui bahwa tidak sedikit kritik terhadap masa pemerintahannya, terutama terkait isu pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan berpendapat.
Namun, menurutnya, menilai tokoh sejarah haruslah proporsional, dengan melihat konteks zamannya dan dampak nyata yang ditinggalkan bagi rakyat.
“Kita boleh mengingat kesalahannya, tapi jangan melupakan jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya,” tutup Hans.
(Redaksi : Blok7.id)