JAKARTA, Blok7.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap borok korupsi yang mengejutkan. Kali ini, kasus pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyeret nama-nama besar, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Abenizer alias Noel. Namun, di balik kasus ini, muncul sosok “sultan” yang tak terduga, yang dijuluki demikian bukan karena kedermawanannya, melainkan karena hobinya memeras uang.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pemerasan Miliar Rupiah dan Sosok “Sultan”
Sosok yang dijuluki Sultan oleh Noel adalah Irvian Bobi Mahendro atau IBM. Irvian adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker yang juga ikut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama Noel.
Menurut KPK, praktik pemerasan ini sudah berlangsung sejak 2019. Modusnya adalah menggelembungkan biaya pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari yang seharusnya Rp275 ribu menjadi Rp6 juta, atau naik lebih dari 2.000%. Total uang yang terkumpul dari praktik ini mencapai Rp81 miliar, dengan porsi terbesar dinikmati oleh “Sultan” Irvian, yaitu Rp69 miliar.
“Sultan” dengan Harta yang Jomplang
Ketua KPK Setio Budianto mengatakan, julukan “Sultan” diberikan kepada Irvian karena ia dikenal royal dan kerap memenuhi permintaan Noel, termasuk membelikan motor Ducati dan memberikan uang Rp3 miliar untuk renovasi rumah.
Namun, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Irvian pada tahun 2022 menunjukkan hal yang berbeda. Total hartanya hanya Rp3,9 miliar, jauh di bawah uang hasil pemerasan yang mencapai puluhan miliar. Perbedaan ekstrem ini membuat KPK menduga Irvian tidak patuh dalam melaporkan LHKPN-nya dan sedang melakukan “follow the money” untuk melacak aset-asetnya yang tersembunyi.
Sama halnya dengan Irvian, LHKPN Noel juga menjadi sorotan. Motor Ducati yang disita KPK ternyata tidak terdaftar dalam laporan hartanya.
Kontradiksi dan Permintaan Amnesti
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi Kemnaker, terutama karena Menteri Ketenagakerjaan Sierli sedang gencar membenahi sistem pelayanan. Ironisnya, Noel, yang memiliki latar belakang aktivis dan vokal mengkritik korupsi, justru terjerat kasus pemerasan. Ia bahkan sempat meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto, yang langsung ditolak mentah-mentah.
Presiden Prabowo pun dengan sigap langsung mencopot Noel dari jabatannya. Juru Bicara KPK menegaskan, “Jangan sedikit-sedikit minta amnesti,” dan meminta Noel mengikuti proses hukum yang berlaku.
Kasus ini membuktikan bahwa korupsi bukan hanya masalah oknum, tetapi sudah mengakar dalam sistem birokrasi. Jabatan yang seharusnya menjadi sarana untuk melayani rakyat, justru dijadikan alat untuk memuaskan ego dan memperkaya diri. Kasus Noel menjadi contoh nyata bagaimana seseorang bisa lupa diri, melupakan janji-janji idealisme di masa lalu demi kenikmatan sesaat.