BLORA, Blok7.id – Anggaran kunjungan kerja (kunker) dan akomodasi hotel pejabat daerah kembali menjadi sorotan tajam. Kritik pedas kali ini dilontarkan oleh tokoh perempuan Blora, Jawa Tengah, Yuni, yang dengan tegas mendesak agar alokasi dana seremonial tersebut dievaluasi dan dialihkan sepenuhnya untuk sektor yang lebih mendesak bagi masyarakat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurut Yuni, di tengah kondisi keterbatasan anggaran daerah, sangat tidak etis jika dana besar masih dihabiskan untuk aktivitas seremonial seperti kunker dan menginap di hotel mewah.
Ia menekankan bahwa prioritas utama seharusnya adalah pembangunan fundamental yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
”Saya meminta dengan sangat, alihkan anggaran kunker dan hotel itu! Blora masih butuh banyak perbaikan. Fokuskan dana itu untuk tiga pilar utama, yakni infrastruktur yang layak, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan layanan kesehatan,” tegasnya, Selasa, (14/10/2025).
Keberpihakan Nyata untuk Rakyat
Yuni menyoroti bahwa banyak jalan desa yang masih rusak parah, fasilitas sekolah yang belum memadai, serta akses kesehatan di pelosok yang sulit dijangkau. Baginya, pengalihan anggaran ini bukan sekadar penghematan, melainkan wujud nyata keberpihakan pemerintah dan legislatif kepada kebutuhan mendasar masyarakat Blora.
”Setiap rupiah dari anggaran kunker itu bisa menjadi semen untuk memperbaiki jalan, buku untuk siswa di desa, atau obat-obatan esensial. Sudah saatnya kita mengurangi aktivitas ‘jalan-jalan’ yang minim output dan mulai bekerja nyata di lapangan,” tandasnya.
Dirinya menilai, di tengah upaya Pemkab Blora menggenjot pembangunan infrastruktur yang masih tertinggal, alokasi dana untuk perjalanan dinas dan fasilitas pendukungnya dinilai terlalu besar dan kurang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
”Saya meminta dengan tegas, pangkas anggaran kunker dan hotel! Uang rakyat itu seharusnya kembali ke rakyat dalam bentuk yang nyata,” tegasnya.
Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Mendesak
Lebih lanjut Yuni mencontohkan, dana perjalanan dinas satu kali bisa dialihkan untuk membiayai kebutuhan esensial.
“Bayangkan, berapa meter jalan desa yang bisa diaspal, berapa ruang kelas yang bisa diperbaiki, atau berapa alat kesehatan yang bisa dibeli jika dana untuk sekali perjalanan dinas dialihkan?” ujarnya.
”Prioritas kita bukan ‘selfie’ di luar kota, tapi bagaimana anak-anak kita bisa belajar di sekolah yang layak dan ibu-ibu bisa melahirkan dengan aman,” tutupnya.
Permintaan tegas Yuni ini diharapkan menjadi trigger bagi eksekutif maupun legislatif di Blora untuk lebih bijak dalam menyusun APBD tahun mendatang dan mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Blora secara menyeluruh. (Hans)