BLORA, Blok7.id – Klaim keberhasilan digaungkan. Namun di lapangan, ketidakpercayaan justru kian mengeras.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ketua APTRI Blora, Sunoto, menyatakan seluruh tuntutan petani tebu telah disetujui pemerintah pusat dan Bulog. Pernyataan itu menjadi dasar dibatalkannya aksi demonstrasi besar pada 12 Februari 2026. Namun fakta berikutnya justru memunculkan pertanyaan, jika semua sudah di-ACC, mengapa gelombang aksi baru dengan massa jauh lebih besar justru disiapkan?
Awalnya, APTRI menggelar konsolidasi pada 5 Februari 2026 di Bumi Flora, Todanan. Keputusan tegas diambil, yakni jika tidak ada kepastian pembenahan Pabrik Gula GMM, petani akan turun ke jalan.
Tiga tuntutan utama dilayangkan, operasional giling 2026, reformasi total manajemen, dan pembentukan forum tripartit.
Menurut Sunoto, seluruh tuntutan itu telah disanggupi. Bahkan, ada tambahan kebijakan strategis berupa skema raw sugar, serta persetujuan fee 7 persen hingga level Presiden.
Sekilas, persoalan tampak selesai. Namun di balik itu, keputusan pembatalan aksi justru lahir dari dinamika yang tidak sepenuhnya teknokratis. Dalam pertemuan di Pendopo Bupati Blora, Sunoto mengungkap adanya permintaan langsung dari Bupati agar aksi tidak dilakukan. Alasannya pun tak biasa, tidak perlu memberi tekanan berlebihan kepada Dirut Bulog.
Di titik ini, publik layak bertanya, apakah keputusan pembatalan aksi murni karena tuntutan terpenuhi, atau ada faktor tekanan kekuasaan?
Sunoto sendiri tidak menampik adanya kompromi. Ia bahkan mengajukan syarat keras, yaitu jika giling 2026 gagal, Bupati harus bertanggung jawab. Langkah berikutnya berlangsung cepat. APTRI difasilitasi ke Jakarta, bertemu Menteri, dan mendapatkan jaminan percepatan reformasi PG GMM.
Bahkan, Bulog disebut langsung mengeksekusi perbaikan dengan menurunkan tim dan vendor ke Blora untuk membenahi kerusakan boiler. Namun, di sinilah persoalan klasik kembali muncul, yaitu janji cepat, eksekusi belum tentu sepadan.
APTRI pun memberi tenggat waktu sekitar empat bulan. Sebuah batas yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa kepercayaan petani belum pulih.
“Demo ini hanya diundur, bukan dibatalkan. Tombolnya tetap kami pegang,” kata Sunoto, Selasa (10/2/2026) kala itu.
Pernyataan itu kini terasa relevan.
Sebab, di tengah klaim keberhasilan negosiasi, surat pemberitahuan aksi baru justru sudah dilayangkan. Aksi dijadwalkan berlangsung 2 April 2026, dengan estimasi 5.000 petani dan 200 truk. Skalanya jauh lebih besar dari rencana sebelumnya.
Koordinator lapangan, Wahyuningsih, menyebut aksi ini sebagai bentuk kekecewaan yang sudah menumpuk. “Fokus tuntutan tetap sama, yakni operasional pabrik dan perombakan manajemen. Namun nada tuntutan kini meningkat menjadi ultimatum. Jika Bulog dianggap tidak mampu, petani meminta pengelolaan PG GMM diserahkan ke pihak lain, termasuk swasta. Sebuah sinyal keras bahwa kesabaran telah berada di ujung batas,” ungkapnya yang tertulis di surat itu, Sabtu (28/3/2026).
Situasi ini menempatkan semua pihak dalam posisi krusial. Pemerintah telah memberi janji. Bulog disebut sudah bergerak. APTRI sempat menahan aksi.
Namun jika dalam waktu dekat tidak ada bukti nyata, ledakan sosial tampaknya hanya soal waktu. Dan kali ini, skalanya bisa jauh lebih besar.
Sebagai informasi, Ketua APTRI Blora, Sunoto, hingga saat ini belum memberikan tanggapan lebih lanjut saat dimintai keterangan oleh tim media ini. Tercatat, terdapat 13 pertanyaan yang telah disampaikan kepada yang bersangkutan, yang hingga kini masih belum terjawab.
(Redaksi/Hans)