BLORA, Blok7.id – Ketua APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) Blora, Sunoto, menegaskan bahwa seluruh tuntutan petani tebu telah diakomodasi (di-ACC) menyusul rangkaian pertemuan intensif antara APTRI, Pemerintah Kabupaten Blora, Bulog, hingga Menteri di Jakarta.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dengan adanya komitmen tersebut, rencana aksi demonstrasi petani tebu pada 12 Februari 2026 resmi dibatalkan atau ditunda.
Sunoto menjelaskan, dinamika ini bermula dari konsolidasi APTRI pada 5 Februari 2026, yang digelar di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, tepatnya di Bumi Flora.
Dalam konsolidasi tersebut, APTRI menyepakati bahwa jika tidak ada kejelasan perbaikan dan pembenahan PG GMM, maka petani akan turun aksi pada 12 Februari 2026.
“Konsolidasi itu menunggu janji Dirut Bulog yang sebelumnya sudah meng-ACC semua tuntutan petani,” kata Sunoto, Selasa (10/2/2026).
Adapun tuntutan utama petani tebu yang disampaikan APTRI dalam pertemuan di Jakarta pada 21 Januari 2026 meliputi:
- PG GMM harus beroperasi dan melakukan giling pada tahun 2026.
- Reformasi manajemen PG GMM secara total, termasuk penggantian SDM yang dinilai tidak berintegritas dan tidak kompeten.
- Dibentuknya forum tripartit antara PG GMM, petani tebu, dan Pemkab Blora.
Menurut Sunoto, seluruh tuntutan tersebut telah disanggupi Dirut Bulog, dengan satu syarat tambahan terkait persetujuan kebijakan margin 7 persen (fee 7%) yang harus mendapat persetujuan negara.
“Alhamdulillah, hari Jumatnya kami dapat kabar bahwa permohonan Bulog soal fee 7 persen sudah di-ACC oleh Menteri Sekretaris Negara, bahkan Presiden juga sudah menyetujui,” jelasnya.
Namun karena belum ada kejelasan implementasi di lapangan, APTRI tetap memutuskan opsi aksi sebagai tekanan. Keputusan ini kemudian disampaikan langsung kepada Bupati Blora, Arief Rohman, yang selanjutnya meneruskan aspirasi tersebut ke Bulog pusat.
Pada Sabtu (7/2/2026), Sunoto menerima kabar melalui pesan WhatsApp dari Bupati Blora mengenai hasil dialog antara Pemkab dan Bulog pusat. Informasi tersebut kemudian disebarkan ke internal APTRI dan juga diterima oleh Bambang Sulistya, penasihat APTRI Blora.
Malam harinya, empat perwakilan APTRI, antara lain, Sunoto, Anton Sudibyo, Bambang Sulistya, dan Agus Joko Susilo dipanggil sowan ke Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.
Dalam pertemuan itu, Bupati Arief Rohman secara langsung meminta agar petani tidak melakukan aksi demonstrasi.
“Dan pak Bupati bilang, sebaiknya tidak perlu melakukan demonstrasi. Beliau (Dirutnya-red) seorang jenderal dan berasal dari kalangan militer, jadi tidak perlu diperlakukan dengan tekanan berlebihan,” terang Sunoto yang menirukan ucapan Bupati Blora.
“Saya tidak langsung menjawab. Saya tanya balik, maunya Pak Bupati bagaimana,” ujar Sunoto.
Bupati Blora kembali meminta agar aksi ditiadakan. Sunoto akhirnya menyatakan kesediaan mematuhi permintaan tersebut, dengan satu syarat tegas.
“Kalau nanti ada kemunduran atau giling 2026 tidak jadi, saya minta pertanggungjawaban Pak Bupati,” tegas Sunoto. Bupati Blora langsung ajak berangkat bersama ke Jakarta keesokan harinya.
Rombongan APTRI difasilitasi penuh oleh Pemkab Blora dan berangkat ke Jakarta pada Minggu (8/2/2026) pukul 05.00 WIB. Pertemuan dengan Menteri akhirnya terlaksana pada pukul 18.00 WIB hari yang sama.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri langsung menghubungi Wakil Dirut Bulog, Marga, dan meminta agar reformasi manajemen PG GMM segera dilaksanakan, karena sepenuhnya menjadi kewenangan Bulog.
Tak hanya itu, tuntutan petani justru ditambah satu poin strategis, yakni dorongan agar skema raw sugar (gula mentah) diupayakan, guna menstabilkan harga tebu petani,
memperlancar operasional PG GMM,
serta memungkinkan PG GMM mencicil utangnya ke negara.
“Jadi bukan hanya tiga tuntutan petani yang di-ACC, tapi ditambah raw sugar sebagai solusi jangka menengah,” ungkap Sunoto.
Kabar implementasi pun datang cepat. Saat rombongan APTRI dalam perjalanan pulang dan baru sampai Majalengka, muncul informasi bahwa Bulog pusat bersama Dirut GMM telah turun ke Blora, bahkan disebut telah membawa vendor untuk mengatasi kerusakan boiler PG GMM.
“Itu artinya langsung dieksekusi. Kami senang,” kata Sunoto.
Hasil tersebut kemudian dibahas kembali dalam rapat APTRI, Selasa (10/2/2026) di Bumi Flora Tinapan. Dengan pertimbangan seluruh tuntutan telah disanggupi, aksi 12 Februari resmi dibatalkan atau ditunda hingga batas waktu realisasi.
Terkait tenggat waktu, Sunoto menyebut petani memberi waktu sekitar kurang lebih empat bulan untuk pembenahan total sebelum masa giling.
“Ini butuh proses. Dana turun juga bertahap. Tapi karena petani sudah tidak percaya dengan manajemen lama, reformasi harus segera ditindaklanjuti dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada realisasi konkret, APTRI memastikan tidak akan tinggal diam.
“Itu nanti kami konsolidasikan lagi. Tim pencari fakta tetap jalan. Demo ini hanya diundur, bukan dibatalkan. Tombolnya tetap kami pegang,” pungkas Sunoto.
Sebelumnya diberitakan media ini, dengan judul :
- Petani Tebu Blora Kawal Dana BULOG Pusat, Desak Perbaikan Boiler PG GMM Todanan
- APTRI Blora Dipanggil Dewas Bulog Jakarta, Petani Jangan Terus Diprank Janji Pabrik
- APTRI Blora Nilai Giling Terancam Gagal, Birokrasi Berbelit, Manajemen PG Dipertanyakan
(Redaksi/Hans)