Blora. Blok7.id – Upaya Pemerintah Kabupaten Blora menuju predikat Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBK) kembali ditegaskan melalui penguatan tata kelola pendidikan nonformal.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Komitmen itu terlihat dalam gelaran Advokasi dan Sosialisasi Zona Integritas menuju WBK serta Akuntabilitas Penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan tahun 2025 di Azana Garden Hill Resort Blora, Sabtu (6/12/2025).
Acara tersebut dihadiri langsung perwakilan Pemerintah Pusat, yakni Auditor Madya Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Inspektorat III Inspektorat Jenderal.
Kehadiran pejabat dari kementerian ini menguatkan bahwa upaya Pemkab Blora dalam membangun tata kelola pendidikan yang bersih mendapat perhatian serius dari pusat, terutama untuk memperkuat akuntabilitas PKBM.
Dalam forum itu, Bupati Blora Arief Rohman menekankan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah unsur strategis dalam meningkatkan kualitas SDM dan mendorong naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.
“Tata kelola satuan Pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan upaya strategis untuk memperkuat manajemen kualitas dan akuntabilitas PKBM melalui dukungan kebijakan, pelatihan dan pendampingan data serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujar Bupati.
Arief menambahkan bahwa PKBM harus mampu menyelenggarakan layanan pendidikan kesetaraan yang efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui advokasi ini, ia berharap para pengelola semakin memahami standar pengelolaan yang baik dan menerapkannya dalam praktik.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para peserta untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, hingga merumuskan solusi berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan PKBM maupun penggunaan BOSP Kesetaraan.