Blok7.id – Anggota Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan sebagian uang hasil pengembalian korupsi ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai keputusan strategis.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurutnya, kebijakan ini tepat untuk memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).Legislator dari PKS ini menekankan, peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas utama kebijakan nasional.
“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo itu membangun dari SDM, jadi kita sudah lama hanya berkutik tentang infrastruktur dan lain-lain yang tidak langsung bisa mengatasi [persoalan] kehidupan masyarakat,” kata Fikri di Tegal, Kamis (23/10/2025).
Fikri menambahkan, SDM berkualitas akan mampu menyelesaikan beragam persoalan di Tanah Air. Kebijakan ini juga diyakini dapat membantu masyarakat miskin yang memiliki potensi akademik tinggi, termasuk yang disebut Prabowo memiliki IQ di atas 120, agar bisa mengakses pendidikan tinggi berkualitas.
Ia menyoroti kebutuhan tambahan dana di LPDP mengingat jumlah pendaftar beasiswa yang meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir.
“Dari 2023 itu 33.394, 2024 jadi 52.842, dan lebih dari 78 ribu pendaftar, jadi naiknya berapa itu, ini kan luar biasa,” ujar Fikri.
Meskipun dana abadi LPDP hingga 2025 telah mencapai Rp154,11 triliun, lembaga ini masih mengalami defisit Rp637 miliar karena lonjakan pendaftar. Dengan tambahan dana dari pemerintah, keterbatasan tersebut diyakini bisa diatasi.
Fikri menilai, arah kebijakan Presiden Prabowo menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM yang sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan daya saing bangsa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengalokasikan sebagian uang hasil pengembalian kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp13,255 triliun untuk memperkuat dana LPDP.
Total uang pengganti tersebut telah diserahkan Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan.