JAKARTA, Blok7.id – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR pada Selasa (18/11/2025) berubah panas ketika Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo melontarkan kritik tajam terhadap institusi yang dipimpinnya.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Paparan Dedi membongkar aib serius di tubuh Korps Bhayangkara, sebuah momen langka yang menandai adanya krisis kualitas kepemimpinan hingga lemahnya pengawasan internal.
Dalam pemaparannya, Dedi mengungkap hasil asesmen internal yang mencengangkan, yakni 67% dari 4.340 Kapolsek dinilai under-performance.
Ia menyebut akar masalahnya terletak pada dominasi perwira lulusan Pendidikan Alih Golongan (PAG) yang dianggap menurunkan standar kepemimpinan di level terdepan pelayanan publik.
Tak hanya itu, 36 dari 440 Kapolres juga dikategorikan berkinerja di bawah standar. Kondisi serupa ditemukan di lini kriminal, yakni 15 dari 47 Direktur Reskrim masuk daftar merah.
“Ada fenomena police brutality yang signifikan, termasuk penggunaan senjata api berlebihan hingga laporan kematian dari masyarakat,” ujar Dedi.
Ia juga menyoroti tingginya aduan publik terkait kekuatan berlebih, tindakan tidak proporsional, serta pola abuse of power yang terus berulang akibat lemahnya kontrol internal.
Salah satu pernyataan yang menyentak adalah ketika Dedi membandingkan kelincahan respons Polri dengan pemadam kebakaran (Damkar).
“Bagi banyak pengamat, itu merupakan penghinaan keras terhadap kredibilitas Polri,” tegasnya.
Dedi juga mengakui Polri sering lambat merespons laporan masyarakat melalui SPKT. Padahal standar quick response time PBB berada di bawah 10 menit, sementara Polri masih jauh tertinggal.
Masalah sumber daya manusia disebut sebagai titik rapuh utama institusi.
“Rekrutmen bukan sekadar jumlah, kualitas tidak terbentuk karena sistem sekarang tidak mendukung lahirnya perwira kompeten,” kata Dedi. Polri, lanjutnya, berencana melibatkan pihak eksternal dalam proses rekrutmen untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas.
Wakapolri juga menyebut 62% masalah Polri berada di tingkat wilayah (Polsek/Polres), sementara 30% di Mabes Polri. “Ini menunjukkan akar krisis bukan sekadar kebijakan pusat, tetapi budaya dan kinerja yang bermasalah di lapangan,” ujarnya.
Pernyataan Dedi menjadi perhatian besar di DPR karena jarang sekali pejabat nomor dua Polri membuka kelemahan struktural secara gamblang. Hal ini dinilai sebagai sinyal tekanan besar untuk reformasi internal atau bahkan tanda adanya keretakan dalam tubuh institusi.
Dedi menegaskan bahwa Polri akan melakukan asesmen ulang serta memperbaiki proses rekrutmen demi meningkatkan kualitas pejabat lapangan. Namun ia mengingatkan, “Kritik keras dari dalam bisa semakin meruntuhkan kepercayaan publik jika tidak dibarengi perbaikan nyata.”
Pemaparan Dedi Prasetyo di DPR dipandang sebagai titik balik dramatis dalam sejarah modern Polri. Kritik tentang 67% Kapolsek yang gagal, maraknya kekerasan aparat, dan kultur internal yang membatu menegaskan bahwa krisis di Polri bukan hanya persoalan struktur, tetapi budaya lama yang tak kunjung mati. (Hans)
Foto : Tangkapan Layar